oleh

169 Kades, BPD dan Perangkat Desa Di Halbar Bakal Dapat Kartu JKN – KIS

Bupati Halbar Danny Missy, Kapala BPJS Cabang Ternate Revien Virlandra, Sekda Halbar Syahril Abdurajak dan Instansi Terkait Saat Rapat Membahas Kartu JKN-KIS (Foto/Bur/Lintasmalut.net)

JAILOLO – Para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dipastikan tidak lagi repot-repot mengurus biaya kesehatan ketika berobat di Rumah Sakit.

Pasalnya, seluruh Kades berjumlah 169 di Halbar akan mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) tak hanya Kades yang mendapatkan kartu JKN-KIS tersebut, namun perangkat Desa dan BPD serta Istri dan anak mereka juga mendapat kartu yang sama.

Kepesertaan para Kades, perangkat Desa dan BPD itu telah dibahas dalam pertemuan yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Revien Virlandra, Bupati Danny Missy, Sekda Halbar Syahril Abdurajak bersama instansi terkait, di ruang rapat Bupati Halbar, Selasa (2/4/2019) lalu.

“Kepesertaan para Kades, Perangkat Desa dan BPD diatur dalam regulasi (JKN-KIS/red) yaitu Pepres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” Kata Revien Virlandra

Revien menyebutkan, di Halbar yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS pada tahun 2019 sebanyak 90.854 jiwa atau 75,48 persen dan yang belum terdaftar sebanyak 29.522 atau 24,52 persen.

“Jadi kepesertaan para Kades, perangkat Desa dan BPD sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 dengan pemotongan sebesar 5 persen, yakni 2 persen dipotong langsung dari gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, sementara 3 persen menjadi tanggungan Pemerintah Daerah,” Ungkapnya.

Sementara Bupati Danny Missy mengatakan, Kepesertaan Kades dan perangkat Desa serta BPD wajib didaftarkan dalam program JKN-KIS sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. Selain itu, Pemda juga berkomitmen mengintegrasikan penduduk Halbal ke BPJS Kesehatan sebanyak 24.000 jiwa per 1 Januari 2020, sehingga masyarakat yang belum memiliki kartu JKN-KIS bisa menggunakan akses layanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. “Saya meminta kepada Kepala DPM-PD dan BPJS Kesehatan agar mensosialisasikan ke seluruh Kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD,”Pintanya. (Bur)

Komentar