oleh

Ada Utang Siluman di Pemprov Malut

BOBONG, Lintasmalut.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) resmi tutup buku akhir tahun 2019, sekitar pukul 00.00 WIT, rabu (19/12/2018) . Itu artinya,  Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut tidak lagi menerima pengajuan pembayaran. Terhadap utang tahun 2017 yang tidak diajukan tidak diproses sehingga terbawa ke 2019.

Dikutip dari laman www.malutpost.co.id, Sampai dengan 19 Desember kemarin, jumlah utang tahun 2017 masih mencapai kurang lebih Rp 30 miliar dari total utang Rp 406 miliar. Hanya saja belum bisa dipastikan berapa yang terbawa ke 2019. Pasalnya, ada utang siluman alias utang yang seharusnya tidak masuk utang, tapi tercatat sebagai utang. Ini disampaikan Kepala BPKPAD Malut Bambang Hermawan kepada Malut Post saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (20/12).

Bambang menyampaikan, terhadap utang yang telah diajukan masih akan diproses untuk dibayar. Namun yang tidak diajukan, batas waktunya sudah selesai pada pukul 00.00 WIT.
“Total utangnya nanti akan diketahui setelah pukul 00.00 WIT,” kata Bambang.

Meski begitu, Bambang mengatakan, utang senilai Rp 30 miliar akan diverifikasi lagi agar diketahui mana benar-benar menjadi utang dan mana yang tidak menjadi utang. Sebab, ditemukan ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan oleh SKPD namun diusulkan dalam daftar utang.
“Bagaimana mungkin kegiatan itu tidak jalan bisa jadi utang. Utang ya, pekerjaan yang sudah dilaksanakan tapi belum terbayar habis,” terangnya.

Bambang menyebutkan, sejumlah kegiatan yang masuk utang siluman di antaranya Pekerjaan Jalan Jorjoga-Tabona dan jembatan Talapao Makian pada Dinas PUPR. Hanya saja Bambang mengaku tidak menghafal pasti berapa nilainya. Selain itu, paket pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp1,1 miliar pada Dinas Kesehatan, sementara tidak ada pengadaan tapi tercatat sebagai utang. Otomatis kegiatan ini akan dihapus dan tidak dibayarkan.
“Harusnya data seperti ini tidak ada,” ujarnya kesal .

Bambang mengatakan, SKPD yang mengusulkan data utang yang tidak benar harus diberikan sanksi, karena memberikan data utang yang salah. Karena itu, tahun 2019 nanti data utang ditentukan BPKPAD berdasarkan laporan SKPD.
“Jika ada yang menyampaikan data keliru tentang utang, maka SKPD tersebut akan dipidana.  Kalau utang Tahun 2017 tidak bisa, diproses sampai tingkat pidana. Karena yang menetapkan utang adalah Inspektorat dari hasil inventarisasi pada SKPD,” tuturnya.

Prosesnya, kata dia, SKPD mengajukan untuk diterbitkan SP2d. Namun jika terjadi kekurangan anggaran dan SP2d tidak diterbitkan tapi ditetapkan sebagai utang, dan utang itu tidak sesuai, SKPD yang diproses pidana karena menyampaikan data utang yang tidak benar. “Ini “warning” kepada SKPD agar tidak sembarangan menyampaikan data untuk dimasukan dalam utang,” tandasnya.

Sumber : Malut Post

Komentar