oleh

AHM-Rivai Enggan Menyerah

-POLITIK-53 views

TERNATE, LM  – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) belum menyerah. Jagoan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan ini akan menempuh langkah hukum menyikapi putusan Komisi Pemilihan Umum Malut yang menolak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Akibat penolakan KPU tersebut, paslon Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) batal didiskualifikasi. “Kami akan fokus beperkara ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Rivai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/11).

Sebelumnya, Bawaslu Malut merekomendasikan agar KPU mendiskualifikasi AGK sebagai cagub. Pasalnya, calon petahana itu diduga melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 71 ayat (2) yang melarang petahana melakukan penggantian jabatan dalam kurun waktu enam bulan.

AGK awalnya dilaporkan kuasa hukum AHM-Rivai ke Bawaslu karena diduga melakukan serangkaian mutasi jabatan pada Agustus dan September lalu. Bawaslu yang menangani laporan itu lantas merekomendasikan pembatalan pencalonan AGK. Namun pada Kamis (8/11) KPU melalui rapat pleno memutuskan cagub nomor urut 3 itu tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.

Rivai menilai ada yang janggal dalam keputusan KPU. Pasalnya, KPU disebutnya tidak bisa menunjukkan atau menghadirkan surat izin dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penggantian jabatan itu. “KPU Maluku Utara hanya menyebut melakukan langkah-langkah berupa konsultasi, meminta dan mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri dan meminta pendapat ahli. Mereka (KPU Malut) berkesimpulan AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi hanya berdasarkan itu,” tutur mantan Rektor Universitas Khairun tersebut.

Kubu Rivai menduga pergantian pejabat itu, yang juga menjadi temuan Bawaslu, dilakukan untuk mendukung kemenangan calon petahana. “Jadi ini sebetulnya sebuah penzaliman baru terhadap pasangan nomor urut 1 AHM-Rivai yang dilakukan KPU,” ucapnya.

Atas kezaliman yang dilakukan KPU itu, dia mengaku siap menempuh langkah hukum berikutnya ke PTUN dan DKPP. Sebab dia meyakini pergantian jabatan yang dilakukan itu untuk mendukung kemenangan gubernur petahana. “AGK-YA itu menurunkan semua SKPD untuk melanglang buana di seluruh penjuru Maluku Utara dengan membagi bagikan uang dengan alasan ada program bantuan untuk menarik hati masyarakat Maluku Utara untuk memilih mereka, dan itu yang tidak dilihat oleh KPU Provinsi Maluku Utara,” tegas Rivai.

Pasangan AHM-Rivai sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang pilgub Malut. Namun atas gugatan AGK-YA, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kecamatan.

Sebelumnya, KPU Malut memutuskan cagub AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pilkada. Ketua KPU Syahrani Somadayo mengatakan, putusan tersebut diambil berdasarkan langkah-langkah pengkajian yang telah ditempuh pihaknya. “Kami menyatakan cagub Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian dirinya tetap sah sebagai cagub Maluku Utara,” ujarnya.

Sebelum memutuskan hal ini, KPU Maluku Utara sudah menempuh sejumlah langkah. Pertama, melakukan konsultasi dengan KPU RI tentang rekomendasi Bawaslu. Lalu mengklarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri tentang benar atau tidaknya informasi penggantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Ketiga, menyampaikan rekomendasi Bawaslu ke MK. Selanjutnya, KPU melakukan konsultasi dengan ahli hukum administrasi negara ahli kepemiluan, melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI serta melakukan rapat pleno untuk membahas keputusan soal rekomendasi tersebut.

Dihubungi Republika secara terpisah, Sekjen  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta memberikan apresiasi kepada Rivai dan pasangannya yang menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan persoalan itu dengan mengajukan ke PTUN dan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu. “Saya berharap majelis yang memeriksa nantinya benar-benar melihat fakta, data, dan dokumen yang ada tentang proses yang ada secara jernih agar memberikan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat yang baik,” kata dia.
Dia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) harus netral dan tidak ada money politic. Selain itu, tidak boleh ada bantuan yang diberikan masyarakat atas dasar kepentingan untuk kemenangan atau keuntungan dari petahana. “Ini harus jadi nilai dasar bersama yang disepakati bersama,” tutur Kaka.

Siap Hadapi
Sementara itu, Bawaslu menyatakan siap menghadapi gugatan Tim Pemenangan AGK-YA yang berniat melaporkan mereka ke DKPP terkait rekomendasi tersebut. Sikap Bawaslu ini sebagai bentuk tanggung jawab lembaga atas keputusan mendiskualifikasikan AGK-YA. “Kami tetap siap hadapi gugatan Tim AGK-YA. Ini konsekuensi yang harus kami hadapi atas tindakan yang telah kami lakukan,” ujar Ketua Bawaslu, Muksin Amrin via ponsel, kemarin (9/11).

Disentil terkait sikap Bawaslu terhadap keputusan KPU yang mementahkan rekomendasi Bawaslu, Muksin tidak berkomentar banyak. “Itu sudah diputuskan KPU,” tukasnya.

Sumber : Malut Post

Komentar