oleh

Aksi Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma, Usir Staf Kemensos

-NASIONAL-52 views

JAKARTA,  LM  – Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Daerah Alor.

Dia marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini. Amon juga mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.

Kejadian tersebut terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik yang viral di media sosial.

Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.

Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

Saat dikonfirmasi, Bupati Alor Amon Djobo membenarkan soal video itu.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

“Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi,” kata Amon, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (1/6/2021).

Amon mengklaim, bantuan PKH itu diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya.

Bantuan diberikan pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.

Soal video yang beredar tersebut, ia tak ambil pusing.

Karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

“Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD,” kata dia.

Bupati Alor Diduga Pernah Ancam Tembak TNI AD

Pada November 2020, Amon Djobo pernah berseteru dengan seorang Kolonel dari TNI AD.

Amon Djobo dilaporkan ke Polda NTT lantaran diduga mengancam akan menembak mati Kasilog Korem 161/Wira Sakti Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Masalah antara Amon Djobo dan sang kolonel terjadi pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Dikutip dari Surya.co.id, ketika itu Bupati Alor menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan tanah milik TNI yang digunakan oleh Polri. Rapat itu pun dipimpin langsung oleh Bupati Alor.

Turut hadir Kasie Log Korem 161 Kolonel Imanuel Yoram Dionisius Adoe dan sejumlah pihak terkait lainnya. Rapat itu kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan.

Pertama, sesuai peta dan tanah peminjaman dengan cara verbal pada tahun 1948, serta catatan pihak BPN Alor, bahwa tanah itu tercatat sebagai aset dalam penguasaan TNI.

Kedua, soal aset tanah milik TNI yang di dalamnya terdapat aset Polri, kedua belah pihak sepakat menyederhanakan dan melihat permasalahan dengan mengacu pada data hukum dan aturan yang berlaku.

Ketiga, pihak pemda akan membantu mempercepat penyelesaian masalah tersebut dengan menyiapkan alternatif tanah pengganti yang dapat digunakan untuk TNI-Polri.

Terakhir, Polri akan mempelajari dan membuat kajian hukum untuk mencari solusi alternatif lainnya.

Sehari setelah diadakan rapat atau pada 16 Oktober 2020, protokoler Pemkab Alor bernama Robert Meok menindaklanjuti dengan menemui Kolonel Imanuel di salah satu hotel di Kabupaten Alor.

Robert juga membawa serta surat tentang risalah hasil rapat untuk ditandatangani masing-masing pihak sebagai bentuk persetujuan.

Namun, saat itu Kolonel Imanuel tak langsung menandatanganinya. Menurut Kolonel Imanuel, ada beberapa hal pada poin hasil rapat yang perlu dikoreksi.

Ia lantas mengajukan dua pormohonan koreksi. Kolonel Imanuel juga sempat menanyakan kepada Robert pihak yang membuat risalah hasil rapat tersebut.

Oleh Robert, kemudian dijawab risalah itu dibuat oleh Kabag Hukum Pemkab Alor.

Lalu, Imanuel meminta Robert untuk menyampaikan pesan bahwa Kabag Hukum Pemkab Alor diundang untuk berdiskusi dengannya di Makodim Alor.

Tak lama setelah pertemuan Kolonel Imanuel dan protokoler Pemkab Alor, Amon Djobo yang mendapat laporan dari anak buahnya keberatan dengan koreksi yang dilayangkan Kolonel Imanuel.

Amon Djobo lantas menelepon hotel tempat Kolonel Imanuel dan rombongannya menginap.

Tak hanya itu, Amon Djobo bahkan juga menelepon Dandim 1622/Alor Letkol Inf Supyan Munawar.

Dandim Alor, Amon Djobo diduga menghina Kolonel Imanuel Yoram dengan kata-kata tidak pantas serta mengancam akan menembak mati.

Mendengar ancaman itu, Dandim Alor Letkol Inf Supyan Munawar langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Kolonel Imanuel.

Kolonel Imanuel beserta rombongan segera dievakuasi dari hotel dan diterbangkan kembali ke Kupang, NTT.

Dilaporkan ke polisi

Sikap Bupati Alor Amon Djobo yang mengancam akan menembak Kolonel Imanuel lantas dilaporkan kepada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara.

“Benar. Laporan yang masuk ke saya ada ancaman tembak mati dan penghinaan dengan kata-kata tidak pantas,” kata Mayjen Kurnia.

Mayjen Kurnia mengatakan, pihaknya lalu melakukan pendekatan sebanyak dua kali dengan mengutus Danrem 161/WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya dan Dandim 1622/Alor Letkol Inf Supyan Munawar untuk bertemu Bupati Alor.

Namun, upaya pendekatan secara baik-baik itu tidak ditanggapi oleh Amon Djobo. Sebaliknya, sang bupati malah terkesan menutup diri.

“Karena pendekatan dua kali untuk diselesaikan secara damai bupatinya tidak menanggapi dan menutupi diri, maka saya perintahkan segera proses hukum,” kata Mayjen Kurnia.

Dia mengatakan, pihaknya amat menyayangkan terjadinya pengancaman tersebut. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh pejabat pemerintah.

“Sangat disayangkan bisa terjadi seperti itu. Seorang pejabat pemerintah seharusnya menjaga mulutnya dalam bertutur kata, serta mengendalikan sikapnya dalam bertindak,” ucap Mayjen Kurnia.

“Kasus ini harus diselesaikan secara hukum untuk memberikan efek jera,” ujar Mayjen Kurnia.

Bukan masalah antar-institusi

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan tertanggal 19 Oktober 2020 itu tercatat dengan nomor LP/ B/ 423/X/RES. 1.24/2020/ SPKT.

Jonny menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Polda NTT itu bukanlah permasalahan antar-institusi. Namun, murni karena permasalahan pribadi antara Bupati Alor dan Kolonel Imanuel Yoram.

“Saya sampaikan, pelaporan yang disampaikan Kolonel Imanuel Yoram Dionisius Adoe terkait permasalahannya dengan Amon Djobo selaku Bupati Alor bukan permasalahan antar-institusi, tapi itu murni permasalahan pribadi,” kata Jonny lewat keterangan resminya yang dikutip pada Jumat (6/11/2020).

Sumber : Kompas

Komentar