oleh

Ali Nurdin : Semua Dalil Dari Pemohon Tidak Ada Yang Benar

-POLITIK-89 views

JAKARTA, LM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara perseiisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara (Termohon) dengan agenda Pembuktian Lanjutan, pada Rabu (05/09) pukul 11.00 WIB.

 

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUBXVI/2018 ini diajukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3.

Dalam persidangan tersebut terungkap beberapa TPS tidak memeliki fom C7 -KWK tetapi memeliki ATB -KWK dan sebaliknya tidak memeliki ATB -KWK tetapi memeliki form C7 – KWK. Begitu juga ada beberapa yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Ali Nurdin, SH mangatakan pertama kalau masalah tidak tanda tangan itu karena banyak KPPS yang berada di Desa itu belum paham atau sumber daya manusia terbatas karena regulasinya juga baru diterapkan.

“Sehingga ada beberapa fom C7 KWK itu ada yang di tanda tangan oleh pemilih ada juga yang tidak. Yang kedua ada banyak warga setempat yang sudah tua, itu merasa sudah lama menempati Desa dan tidak mau repot- repot untuk tanda tangan dan langsung masuk ke bilik suara dan mencoblos “, katanya.

Selain itu, terkait pemilih yang belum cukup umur, dia menjelaskan bahwa ada perbedaan antara status menikah berdasarkan negara dan juga agama.

“Kalau untuk pemilih yang di bawa umur, kalau ada NIK berarti sudah berKTP, bisa saja status secara Negara belum menikah, tetapi secara Agama sudah menikah. Kalau seorang sudah menikah berarti sudah Dewasa, ” jelasnya.

Terkait proses sidang di Mahkama Konstitusi, kata Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Ali Nurdin, SH bahwa fokus utamanya adalah kesalahan perhitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

“Fokus utamanya adalah apakah ada keselahan perhitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, sehingga MK itu selalu melihat pada signifikansinya. Bukan semata-mata keselahan administrasi, kalau keselahan administrasi peradilanya, ya peradilan Tata Usaha Negara atau ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU karena salah mengisi data dan lain-lain, ya itukan DKPP,” jelasnya.

Sehingga secara keseluruhan proses, kata Ali Nurdin, SH, KPU berhasil membuktikan bahwa semua dalil dari pemohon tidak ada yang benar, dan sebagian dalil lain tidak jelas atau dalil sumir sehingga akan di kesampingkan oleh hakim. (Tim)

Komentar