oleh

APM Desak Inspektorat Tindaklanjut Hasil Audit 21 Paket di Krimsus Polda Malut

-SOFIFI-346 views

SOFIFI – Aliansi Pemuda Maluku Utara (APM) mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang didalamnya termasuk Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil audit 21 paket proyek yang diduga fiktif ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Malut.

Berdasarkan surat tugas Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor: 836/ 284-Isp.P/MU/2019 tanggal 14 Juni tentang audit belanja kegiatan atas perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik anggaran tahun 2019 dan surat tugas Inspektorat Nomor: 836/302.3-Insp.P/MU/2019 tanggal 25 Juni tentang perpanjangan audit belanja kegiatan atas perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik di Disperkim Malut tahun anggaran 2019.

Anggaran di Disperkim yang di Audit oleh Inspektorat senilai Rp. 139.449.205.000.00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar, empat ratus empat puluh sembilan juta, dua ratus lima) dengan paket proyek diantara, belanja tidak langsung Rp. 5.530.677.000.00.-, dan belanja langsung Rp. 133.918.528.000.00.

Sementara paket proyek yang di audit berjumlah 21 yakni, 10 paket perencanaan dengan nilai sebesar Rp. 441.919.500. dan 11 paket perencanaan dengan nilai sebesar Rp. 320.948.025,

Ketua APM Zainal Ilyas menjelaskan, dari hasil Audit Inspektorat tersebut telah menemukan 21 paket proyek pekerjaan yang tidak memiliki dokumen gambar detail, laporan, RAB dan SP2D dan kontrak.

“Inspektorat juga telah melakukan audit investigasi atas sejumlah pekerjaan dan hasil audit menemukan ada kurang lebih 21 paket pekerjaan yang kemudian tidak menemukan keberadaan dokumen gambar, kontrak dan beberapa dokumen yang lain,”jelasnya dalam rilisnya yang diterima lintasmalut.co.id via pesan WhatsApp, Kamis (22/8).

Zainal juga menyebut, dalam hasil audit. Dokumen kontrak SPK juga tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultasi perencanaan serta pengambilan dokumntasi dilakukan pada malam hari.

“Didalam hasil audit itu menegaskan bahwa kontrak itu tidak ditandatangani diatas materai oleh PPK, bagi kita ini pelanggan serius dan pengambilan gambar dilakukan pada malam hari. Ini ada apa, kemudian Inspektorat sendiri meragukan keberadaan atas 21 paket ini,”ujarnya.

Aktivis gerakan ini juga menegaskan kepada Ahmad Purbaya selaku Kepala Inspektorat Malut agar hasil audit tersebut segera ditindaklanjuti ke Ditkrimsus, karena diduga kuat ada pelanggaran pidana korupsi.

“Kita menegaskan kepada Inspektorat Malut dalam hal ini Ahmad Purbaya jangan hanya berkicau, tetapi hasil audit ini dapat ditindaklanjuti ke penegak hukum. Kalau tidak kita akan lakukan mosi tidak percaya terhadap Gubernur,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Inspektorat belum dapat dimintai keterangan terkait tindaklanjut dari hasil audit 21 paket yang melekat di Disperkim Malut. (Alan)

Komentar