oleh

APST Desak Polda Malut Tuntaskan Sejumlah Kasus di Pultab

Aliansi Pemuda Sadar Taliabu (APST) Taliabu Gelar Aksi Desak Polda Malut Tuntaskan Sejumlah Kasus di Taliabu

 

BOBONG, Lintasmalut.net – Aliansi Pemuda Sadar Taliabu (APST) oraginisasi yang tergabung dalam, DPD KNPI Kabupaten Pulau Taliabu PB Permata Luwuk, Alumni Mahasiswa Tabona, Alumni Mahasiswa Sulawesi, dan Pemuda Fangahu Menggugat, gelar aksi unjuk rasa di Tugu Hemungsia Sia Dufu, Kemudian dilanjutkan di depan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Maluku Utara, Polsek Taliabu Barat, Kantor DPRD Pultab dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Pultab jumat (28/12/2018) pukul 10.20 hingga Pukul 12.10 WIT.

Aksi tersebut mereka mendesak Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara segera mengusut tuntas sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Pultab karena selama 2018 sejumlah kasus du Kabupaten Pultab tidak bisa diselesaikan Pihak Polda Malut.

Kordinator Lapangan (Korlap) Iskandar Mansur dalam orasinya Meminta Pemkab Pultab segera menyelesaikan pembayaran Pembebasan Lahan yang selama ini belum dibayar serta meminta Polda Malut segera mengusut tuntas praktek korupsi Dana Desa (DD) yang dilakukan Pemkab Pultab dan Kepala Desa maka ” kami meminta Polda Malut segera melakukan penyeledikan dan penyidikan terhadap para terduga korupsi anggaran negara untuk diadili,” teriakan, Iskandar.

Selain itu sala satu orator aksi Riki Yakub Ode Antea, SH juga, “Minta pertanggung jawaban Pemkab Pultab agar segera merealisasi proses ganti rugi lahan Masyarakat yang digunakan untuk pembangunan proyek Infrastruktur Pemda,

“saya meminta Polda Maluku Utara, Kejati Maluku Utara untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Kontraktor dan pihak Pemda Pulau Taliabu atas proyek-proyek yang bermasalah sejak 2015 hingga 2017,”desa Riki Yakub dalam orasinya.

Lanjutnya, Riki Yakub. “Menagih janji DPRD Pulau Taliabu untuk melakukan pengecekan berkas penyerahan Aset Daerah Pulau Taliabu terutama lahan Bandara Bobong di Pemda Kepulauan Sula, yang selama ini telah dimiliki aset Pemda, namun pemilik lahan belum dibayar sama sekali,”kata Riki.

“ini merupakan penjajahan terhadap rakyat, kami sangat berharap Polda Malut secepatnya mengusut tuntas Kasus pemotongan DD sebesar Rp.60.000.000, juta di 71 Desa di Kabupaten Pulau Taliabu karena merugikan keuangam Negera sebesar Rp.4.260.000.000, miliar yang melibatkan CV. Safaat Perdana pada 2017 lalu.”tegas Riki Yakub.

Ruki Yakub Menilai, 71 Kepala Desa diduga kuat terlibat langsung korupsi DD maka Polda dan Kejati Malut segera Tangkap dan Periksa 71 Kepala Desa di Kabupaten Pulau Taliabu tersebut, dan aksi akan terus berlanjut apabila tuntutan APST tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Penegak Hukum.tabdasnya (Bc)

Komentar