oleh

Bahas Strategi Penyelesaian Temuan BPK

 

SANANA, LM –  Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Malut,  turut membenahi tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Kamis (8/11) lalu, Kanwil DJPb Malut bersama Pemkab Kepulauan Sula (Kepsul),   membahas temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepsul 2017.

Mewakili Kepala Kanwil DJPb, Kepala Bagian Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ahmad Parape, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian upaya peningkatan opini LKPD di Malut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kanwil DJPb selalu siap membantu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya,” ujarnya.

Plt. Inspektur pada Inspektorat Kepsul, Nuzul, mengapresiasi upaya yang dilakukan Kanwil DJPb untuk membantu menyelesaikan temuan BPK.

“Ini merupakan bentuk perhatian kepada kami dan Maluku Utara pada umumnya,  untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih baik,”  katanya.

Dia menjelaskan hal yang menyebabkan LKPD Kepsul 2017 mendapatkan opini WDP, antara lain pengelolaan aset dan belanja barang yang belum sesuai dengan ketentuan.

Menurut Nuzul, upaya pertama yang telah dilakukan pemkab adalah menyelesaikan rekomendasi BPK terkait administrasi. Sedangkan temuan lainnya masih dalam proses penyelesaian, dan diharapkan selesai pada Desember mendatang.

Nuzul juga mengutarakan Pemkab Kepsul berkomitmen untuk meningkatkan kualitas LKPD-nya. Salah satunya dengan berupaya agar temuan tidak berulang pada tahun selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan harapan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.

“Bahkan Sejak tahun 2016 Pemkab telah menargetkan agar memperoleh opini WTP. Untuk mencapai target tersebut pemkab telah berupaya mengidentifikasi dan menindaklanjuti semua temuan BPK,” pungkasnya.

Kasi ASPLK Kanwil DJPb Joko Arianto mengatakan, jika rencana yang dijalankan belum mampu mencapai hasil yang dituju, maka ubah strateginya dan jangan mengubah target.

“Strategi yang dapat ditempuh yaitu menyempurnakan peraturan yang ada, menyempurnakan SOP dan menata kembali hubungan antar unit, serta menyempurnakan sistem pengendalian intern dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban sehingga dapat menjamin proses pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” paparnya.

Sumber : Malut Post

Komentar