oleh

BAPEMPERDA Bahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah

Ketua BAPEMPERDA, DPRD Pultab La Ode Muhuri

BOBONG, Lintasmalut.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara(Malut) Rabu (06/2/19) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) gelar rapat kerja terkait pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), dari Pemerintah Daerah yang marupakan kelanjutan dari prolegda 2018.

“Agrnda hari ini tiga pembahasan diinternal BAPEMPERDA terkait Ranperda retribusi pelayanan kesehatan dasar, Ranperda retribusi pelayanan kepelabuhanan, dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu kepada Perusahan daerah (PERUSDA) dan perusahan lainya,”Ujar ketua BAPEMPERDA, La Ode Muhuri kepada Lintasmalut.net usai Raker Rabu (6/2/2019).

Menurutnya, tiga Rancangan Peraturan Deerah (RANPERDA) ini, merupakan agenda prolegda tahunan dan kelanjutan dari tahun 2018 ke 2019 serta prolegda 2019 yang belum selesai diangkat kembali,” kata La Ode.

Pihaknya menargetkan tiga RANPERDA yang dibahas BAPEMPERDA, secepatnya diparipurnakan dan mendapat nomor registrasi untuk diundangkan,

“Mudah-mudahan di waktu dekat ini, tiga rancangan yang sudah siap ini, kami sudah majukan ke meja pimpinan untuk diparipurnakan,” Ujar La Ode.

Selain kata dia,pada saat pembahasan pihaknya juga berdasarkan mekanisme pembahasan di internal, seperti pembahasan antara BAPEMPERDA dengan tim penyusun Kabupaten, pemerintah daerah, daftar masalah (DIM), dilanjutkan lagi ke komisi-komisi, setelah sudah rampung dan menerima masukan-masukan terkait pendalaman dan kesepahaman RANPERDA maka di awal bulan ini, pihaknya mengajukan untuk diparipurnakan dan diusulkan ke Provinsi untuk dijadikan dokumen Daerah.

La Ode, menambahkan bahwa, tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Taliabu. akan tetapi dalam peningkatan PAD ini juga tidak terlepas dari kontrol fungsi pelanayan yang prima dan maksimal, sehingga memberi jasa kemanusian, baik pengguna maupun pelayanan yang seimbang,

“Dalam aspek inilah DPRD Taliabu melihat penatapan regulasinya, disatu sisi RANPERDA ini juga meningkatkan sumber PAD, dan disisi lain timbal balik daripada peningkatan pelayanan terhadap pengguna Kesehatan dan pengguna Pelabuhan,”imbuhnya.

Menurut La Ode, regulasi dapat memperkuat Perusahan Daerah, sebab selama ini Perusahan Daerah (PERUSDA) dan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) masih menggunakan Peraturan Bupati (Perbup)

“Ini perlu peningkatan regulasinya, sehingga perusahan milik Daerah bermaanfaat banyak dan kekuatan regulasinya duduk setara dengan perusahan-perusahan Daerah yang sudah maju dan menjadi unjung tombang untuk peningkatan PAD,”Cetus La Ode.(As).

Komentar