oleh

Batal Dipecat, ADD Milik 15 Desa di Taliabu Bakal Dipotong 300 Juta

BOBONG – Pasca diancam dicopot dari jabatan kepala Desa oleh Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara beberapa waktu lalu. Akhirnya, sebanyak 15 orang Kepala Desa defenitif  menghirup udara segar, karena ancaman sanksi pencopotan jabatan tersebut beralih ke sanksi pemotongan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 300 juta.

Asisten I Bidang Pemerintahan  Setda Kabupaten Pulau Taliabu, Ahmad Salawane mengatakan, saat ini Bupati Taliabu, Aliong Mus telah memerintahkan untuk menghitung kembali ADD seluruh  desa dan memberikan sanksi tegas bagi para kepala desa yang dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas.

“Khususnya,  15 Kepala Desa di Taliabu yang beberapa waktu lalu bersikeras menghadiri rapat pembahasan Amdal bersama salah satu perusahaan kayu terkait izin HPH, padahal sebelumnya telah dilarang oleh Bupati Pulau Taliabu,” katanya.

Selain dinilai tidak disiplin, Lanjut Salawane, 15 Kepala Desa tersebut juga dinilai boros dalam  menggunakan ADD dengan kegiatan hura- hura, sehingga ADD 15 Desa akan ditinjau kembali bahkan akan dipangkas, sehingga menjadi efek jera bagi para Kades lainnya.

“Sebenarnya persoalan itu, (Rapat pembahasan amdal di ternate, red)  bukan satu alasan pak bupati karena selama perjalanan kepemimpinan pak bupati ini melihat bahwa ternyata sebagian besar ADD yang diberikan itu setelah dihitung- hitung ternyata ada yang lebih diberikan kepada kepala desa. Sehingga itu, disuruh untuk hitung kembali agar tidak terlalu menjadi mubazir,” jelasnya saat di di wawancarai sejumlah awak media pekan kemarin.

Salawane membeberkan pemborosan penggunaan anggaran oleh  para Kepala Desa di Taliabu bersifat  hura – hura ketika usai pencairan dana, sehingga hal itu menunjukan bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja para Kepala Desa.

“Teman teman (wartawan) bisa tahu persis bahwa begitu para kepala Desa datang mengurus pencairan baik DD maupun ADD kira – kira bisa terpantau tidak ?,  kebanyakan kepala Desa  hanya hura hura dan mengeluarkan banyak anggaran. Sehingga, asumsi Pemerintah Daerah , berarti mereka (Kades)  sudah salah menggunakan dana itu bahkan  terkesan kalau diberi uang banyak kepada mereka, maka mereka salah mengatur.  Bentuk hukuman indisipliner yang di berikan pak bupati sehingga dengan sendirinya menjadi efek jera bagi teman – teman Kades yang lain,” bebernya.

Ketika ditanya soal rencana pemotongan ADD hanya berlaku kepada 15 Desa di Pultab, Salawane menjelaskan, upaya yang bakal dilakukan merupakan efek jera sehingga para Kades yang lain tidak mengikuti jejak langkah 15 Kades tersebut.

“Yang jelas itu sebagai warning untuk desa – Desa yang lain supaya menjadi efekjera juga kalau dia salah menggunakan anggaran maupun indisiplin dalam tugas, lalai dalam tugas, lalai dalam menyampaikan SPJnya berarti kenal sangsi itu,” jelasnya. (As)

Komentar