oleh

BAWASLU DITUNTUT DISKUALIFIKASI AGK-YA DAN MENDESAK KAPOLRI COPOT KAPOLDA MALUT

-NASIONAL-60 views

JAKARTA, LM – Aksi Demonstrasi yang digelar sekelompok pemuda mengatas namakan Aliansi Maluku Uatara Muda menggugat (MAKLUMAT) didepan Mabes Polri jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan dan depan Gedung Bawalsu RI, Jalan M.H. Thamrin No. 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, (26/10) usai Sholat Jum’at.

Aksi yang dipimpin Kordinator Lapangan (Korlap) M.Reza. A. Syadik dalam orasinya menegaskan kepada Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar segera merekomendasikan kepada Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Malut segera menndeakualifikasi terhadapa pasangan Calon nomor urit 3 Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin Ali (AGK-YA) karena melakukan money politik di pemungutan suara ulang secara terbuka pada rabu 17 oktober lalu.

Bawaslu RI wajib menyelamatkan nilai-nilai demokrasi dari dari ancaman Money politik.

Selain itu M Reza juga mendesak Mabes Polri yang  dipimpin Jenderal Polisi Tito Karnavian segera mencopot kapolda maluku utara dan memberi sanksi tegas kepada oknum polisi yang tetlibat langsung  politik praktis.

M.Reza A.Syadik yang juga putra Maluku Utara itu mwncetuskan, kapolda maluku utara yang tendesius merusak citra institusi kepolisian adalah perbuatan yang sangat konyol dan  akan berdampak pada konflik Horisontal sebab kapolda terlihat suda tidak lagi menunjukan independensinya sebagai polri.

“Kepolisian harusnya netral dalam proses menjaga keamanan di maluku utara dan wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak boleh ikut dalam wilaya politik praktis, sebab apabila ada keberpihakan maka nilai Demokrasi akan rusak, bukti foto pada saat dimana AGK mendatangi rakyat, Kapolda Brig Pol M.Naufal Yahya malah duduk di luar dengan santai, sehingga kami menduga bahwa Naufal Yahya telah bekerjasama untuk memuluskan libido kekuasaan AGK-YA sebagai Pasangan Petahana,” cetusnya.

Menurut Reza, Secara fakta pasalon Nomor urut 3 AGK-YA  tidak sehat dalam berkontestasi sering kali menggunakan uang sebagai kekuatan untuk  meraih kemenangan sehingga menciptakan demokrasi yang transaksional, yang berlabel money politik, dan hal ini tidakalah di benarakan oleh aturan, namun sayangnya ini kembali terjadi di provinsi Maluku utara yang telah di lakukan Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin Ali.

“Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi Abdi Negara dan  rakyat Maluku utara secara khusus sebab praktek Demokrasi telah di nodai oleh pasalon nomor 3 dengan melakukan money politik pada PSU yang berlangsung di desa Wailau kecematan sanana, bahwa pembagian yang nama-namanya terdaftar dalam data tim AGK-YA terdapat indikasi kuat money politik dengan bukti viralnya vidio yang menampilkan orang menerima uang dari petugas,” ujarnya.

MAKLUMAT, dibawah Kordinator M.Reza A. Syadik, meminta Bawaslu RI agar segera memproses secara hukum karena melanggaf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama akan jerat, pidana berupa hukuman penjara, Dalam Pasal 187 poin A hingga D disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. artinya ini menjadi tugas bersama untuk memberikan sanksi kepada pasalon yang melanggar UU.

Lanjut .M.Reza, bukan hanya Kapoda Malut saja sebagai aktornya, namun ada dugaan kuat intimidasi oknum aparat kepolisian pun bisa dilihat dari sikap sejumlah oknum yang begitu arogan mencurigai aktifitas simpatisan pasalon no 1 AHM-RIVAI, anehnya beberapa orang dijemput, ditahan dan diperiksa di Mapolres kepulauaan sula selama 1×24 jam, adapula penggeledahan kamar penginapan yang disewa team Relawan AHM-RIVAI.

Penggeledaan di lakukan pada saat team Relawan AHM-RIVAI melakukan konfrensi pers di waimua cafe kota sanana  dan langsung disegat kepolisian dipimpin oleh kasat Serse kepulauan sula IPTU Paultri Yustiam. S.IK.

“Ini adalah peristiwa yang mengindikasikan bahwa kekuasaan inkamben telah mencoba mempergunakan perangkat sistem, olehnya itu Jendral Tito Karnavian wajib memanggil oknum polisi yang mencedrai institusi polri yang mulia ini,” tukas Paultri.

Perlu dikatahui bahwa pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam skala provinsi, Kabupaten, Kota dll guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi,

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Artinya, jika ada pasalon yang tidak sehat dalam pilkada dengan melakukan money politik dan tidak taat menurut Undang-Undang maka kewajiban Abdi Negara/Daera yang memiliki otoritas yaitu mengadili serta memeberikan sanksi berdasrkan UU yang berlaku di indonesia.

Maka melalui kajian secara spesifik dan melihat fakta peristiwa yang terjadi di bumi Maluku utara maka kami yang tergabung dalam Maluku Utara Muda Menggugat (MAKLUMAT) menuntut serta memberikan Ultimatum tegas.

Sumber : Inspiratormedia

Komentar