oleh

Bawaslu Kepsul Bakal Tindaklanjuti Dugaan Sosialisasi Kadis PMD

SANANA – ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Iwan Duwila bakal menindaklanjuti dugaan sosilisasi yang dilakukan oleh Kapala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (PMD) Fataha umasangaji.

Tindaklanjuti itu apabila ada laporan masayarkat atau sumber informasi itu benar untuk didiskusikan di Bawaslu.

“Apabila ada laporan masayarakat atau temuan yang Bawaslu dapatkan sehingga kami di bawaslu mendiskusikan dan berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi Malut,” katanya ketika dikonfirmasi via telepon, Rabu (20/11).

Iwan menjelaskan, dugaan sosiliasi yang dilakukan Kadis PMD dengan satatusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) benar ada, maka Bawaslu bakal merujuk etika ASN yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN yang dilarang terlibat dalam politik praktis dan ASN dilarang memihak.

“Kalau ASN kita bicara soal etika ASN, misalnya ASN tidak bisa terlibat dalam politik prakatis dan tidak bisa memihak. Makanya kalau ada laporan masayarakat kami tindaklanjuti kemudian kami diskusikan di Bawaslu,” jelasnya.

“Apakah dia bajalan bagitu dengan satatus PNS atau tidak. Contoh sekarang ini ASN bisa mendaftar di partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati tetapi simbol-simbol ASN tidak bisa dibawa, misalnya pake baju dinas atau pakai fasilitas negara,” tambahnya.

Baliho Kadis PMD dan Calon Bupati Kepsul

Terpisah, ketua DPD KNPI Kepsul Saiful Sibela menegaskan, Bawaslu harus segera memanggil Fataha umasangaji untuk mempertanayakan status ASN dan jabatan Fataha sebagai Kadis PMD saat ini.

“Polemik yang muncul tentang tulisan dibaliho yang tersebar di beberapa Desa saat ini terindikasi politik,” ungkapnya.

Dalam penulisan baliho itu. Lanjut Saiful, hanya tertulis nama Hendrata Thes (HT) dan Abdul Fataha Umasangaji tanpa jabatan apa-apa dan ada kalimatnya “Harapan Baru Masayarakat Desa,” apakah kalimat itu degan jabatan yang dimiliki Kadis saat ini masuk di visi-misi SKPD atau tidak ? ataukah itu program SKPD ? kalau program SKPD, Implementasi dilapangan seperti apa.

“Jadi kenapa harus Fataha harus dipanggil, karena posisi HT sebagai Bupati dan juga sebagai bakal calon Bupati periode berikut juga pimpinan partai politik. Kalau yang tertulis di baliho itu semacam program DPMD misalnya Desa mandiri atau lainnya tidak masalah tetapi dibaliho itu tidak ada keterangan pogram seperti itu,” tandasnya.

Saiful juga menilai, langkah seperti untuk mencuri star demi mengangkat elektabilitas HT sebagai incumbant, karena tulisan jaga “HaTi” disatatus akun facebook miliknya, itu menggunakan huruf kapital H dan T menunjukam Headline Politik.

“Jadi mengelak bagimanpun persepsi publik seperti itu. Ada jadwal dan tahapan KPU, kalau seperti itu kami menduga langkah mencuri star untuk mengamankan jabatan di DPMD,” pungkasnya. (Mr.f)

Komentar