oleh

BP3D Laksanakan FGLPD Halbar

Suasana pembukaan FGLPD Halbar (foto:Bur/Lintas Malut)

JAILOLO – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) telah melaksanakan Forum Gabungan Lintas Perangkat Daerah (FGLPD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Kegiatan FGLPD tersebut di buka langsung Asisten I Fence Mulwere, di Aula Bidadari lantai I Kantor Bupati Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Halbar (20/03/2019) Rabu kemarin.

Sambutan Bupati Halbar Danny Missy yang di bacakan Asisten I Fence Mulwere mengatakan Pelaksanaan kegiatan forum gabungan lintas perangkat Daerah ini merupakan salah satu tahapan wajib yang dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019-2020.

Lanjutnya, Perangkat Daerah ini sangat penting dalam membahas usulan Kecamatan dan mempertajam rencana kerja dan belanja pembangunan perangkat Daerah disamping memenuhi ketentuan pendekatan pembangunan berdasarkan perundang-undangan diantaranya Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

” Ini juga akan membuat perencanaan pembangunan semakin terarah, terukur dengan memperkuat indikator kinerja program dan kegiatan kemudian menetapkan target capaian yang jelas serta logis.” Ungkapnya.

Sementara Kepala BP3D Halbar, Soni Balatjai telah menyatakan bahwa kegiatan yang di laksanakan ini utuk membahas usulan-usulan dari SKPD dan para Camat di Halbar untuk dimasukan kedalam Musawara Bersama (Musrembang) tingkat Kabupaten pada, (25/03/2019) mendatang,

” Jadi kegiatan Forum Gabungan Lintas Perangkat Daerah ini dibuat untuk mengumpulkan usulan program dan pagu anggaran dari tiap-tiap SKPD dan parah Camat dan di tetapkan dalam Musrembang Kabupaten nanti,” Ungkap Soni.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu juga meyatakan bahwa dalam FGLPD ini selain membahas program maupun pagu anggaran per SKPD, Forum ini juga untuk mempertajam kerja di Kecamatan sampai pada tingkat Desa,

” Para Camat perlu di berikan pagu anggaran yang cukup terstandar terutama dalam pelimpahan wewenang karena Peraturan Bupati Nomor 41 itu camat harus di berikan pagu anggaran minimal Rp.1 miliar, dan itu harus disertai dengan program dan kegiatan, bahkan indikator yang bisa diukur setiap Camat, sehingga masalah-masalah di Desa bisa teratasi dari bawa, strukturnya tidak sampai ditingkat Kabupaten tapi bisa dikawal melalui aparatur Pemerintahan Desa sampai Kecamatan saja jadi segalah sesuatu yang bermasalah di selesaikan sampai ditingkat Kecamatan saja,” Jelas Soni.

Soni berharap, semoga rencana pada 2020 pagu anggaran Rp.1 miliar yang nanti di berikan kepada para Camat ini bisa mengawal program bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat Desa dan tingkat kecamatan bisa dikawal lansung oleh pihak Kecamatan,” Harapnya. (Bur)

Komentar