oleh

BPK-P Malut Temukan PT.MSP Salah Setor Pajak Air

-EKONOMI-94 views

TERNATE, Lintasmalut.net – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menemukan penyimpangan pungutan pajak di Kabupaten Halmahera Selatan, penyimpangan ini mengakibatkan Pemprov Maluku Utara kehilangan pendapatan pajak daerah dari Pajak Permukaan Air tahun anggaran 2017 hingga Rp 3.200.246.470.miliar

Atas temuan ini, karena adanya perjanjian kerja sama antara Pemda Halmahera Selatan dengan perusahaan PT Mega Surya Pertiwi (MSP). Pendapatan yang seharusnya diterima Pemprov Malut pada Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak disetorkan ke kas daerah provinsi Maluku Utara.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2018 menyebutkan, pemprov Maluku Utara pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2017 menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp 241 miliar lebih. Meningkat sebesar Rp 34 miliar lebih, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 Rp 206 miliar.

“Kenaikan ini didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun BPK Perwakilan Malut tidak menemukan pendapatan Pajak Air Permukaan sebesar Rp 2,1 miliar.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang di laut, maupun yang ada di darat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan, pemungutan Pajak Air Permukaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA) permukaan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

Dalam LHP BPK dijelaskan penurunan realisasi penyetoran Pajak Air Permukaan yang berasal dari tiga perusahaan besar, PT NHM, PT AT, dan PT SJU. Sementara PT MSP tidak tercatat di dalamnya, karena tidak menyetor kepada Pemprov Malut.

Hasil penyelusuran Lintasmalut.net, menemuka , Tidak masuknya PT MSP dalam laporan LHP BPK Perwakilan Malut karena mereka menyetorkan kepada Pemda Halmahera Selatan. Sementara Perusahan tambang ini bergerak di bidang peleburan bijih nikel untuk diolah menjadi feronikel. Pabrik mereka beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara. PT MSP termasuk dalam klasifikasi Industri Besar Pertambangan dengan volume penggunaan air yang sangat besar setiap bulannya.

PT MSP nekad menyetorkan pajak atas air ke Pemkab Halmahera Selatan, seharusnya disetor ke Pemprov Maluku Utara. Namun  PT MSP menyetor Pajak  ke Pemkab Halmahera Selatan tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 027/MSP/V/2015 dan Nomor 690/15/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Tentang Penyediaan Air untuk Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel beserta Sarana Pendukungnya. Sumber air yang digunakan adalah air permukaan yang bersumber dari Danau Karo.

Meski begitu, PT MSP hanya menyetor sekali saja ke rekening PDAM Halmahera yang dilakukan hanya sekali pada Oktober 2017 senilai Rp 140 juta saja, selebihnya selama 11 bulan ditransfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Atas temuan tersebut BPK Perwakilan Malut, menegaskan bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan Pajak Air Permukaan adalah kewenangan pemerintah provinsi, namun pemda Halmahera Selatan dan PT MSP masih saja melakukan perjanjian kerjasama hingga saat ini.

Pemprov Maluku Utara telah menghentikan proses ini melalui BPKPAD Malut. Kepala Badan Pendapatan Daerah Halmahera Selatan, menegaskan kewenangan pajak air. Melalui surat bernomor 973/0343/BPKPAD/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017, Pemkab Halmahera Selatan diminta menghentikan pungutan itu, karena pada Tahun Anggaran  2017  PT. MSP telah melakukan penyetoran Pajak Air Permukaan senilai Rp 1.591.664.950 dengan jumlah volume air 2.739.612,24 m3/Kubit

Pemungutan dan transfer realisasi penggunaan Pajak Air Permukaan yang dilakukan pemda Halmahera Selatan dan PT MSP ini tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009. Juga Permen Nomor 91 Tahun 2010, telah melanggar Peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.

Sementara itu, Corporate Communication Manager Harita Group PT MSP Hen Roliya ketika dikonfirmasi Lintasmalut.net, ia, mengaku tak mengetahui kesalahannya.

“Prinsipnya pembayaran Pajak Air Permukaan yang dilakukan PT MSP kepada pemda Halmahera Selatan itu sesuai arahan. Apakah menyalahi atau tidak, kami tak tahu. Pembayaran retribusi pajak air sudah sesuai arahan,” kata Hen Roliya kepada wartawan dia juga menuturkan bahwa tidak tahu adanya aturan tersebut.(mtg)

Komentar