oleh

BPK Temukan Dikbud Beli Barang Rusak Untuk LJK dan Media SMP Swasta Senilai Rp 110.219.500 Juta

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate Ibrahim Muhammad (Foto/istimewa/lintasmalut.co.id)

TERNATE – Badan Pemeriksaan Kuang (BPK) Perwakilan Maluku Utara menemukan Barang Hasll Pengadaaan Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak dan diterimia dalam kondisi rusak senilai Rp92.552.000,00 juta  dan Rp17.667.500,00 juta pada pengadaan barang dan jasa tahun 2017.

Berdasarkan data yang dikantongi lintasmalut.co.id menyebutkan bahwa  Pemerintah Kota Ternate menyajikan saldo anggaran serta realisasi Belanja Barang Jasa pada LRA Tahun anggaran 2017 masing-masing senilai Rp381.828.066.404,00 miliar  dan Rp349.65i.5l9.292,78, miliar  atau 91,57% dari anggaran.

Selain itu, Pemerintah Kota Ternate juga menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal masing-inasing senilai Rp219.638.670.189,00 miliar dan Rp191.213.741.138,00, miliar  atau merealisasikan 87,06% dari anggaran.

Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal tersebut direalisasikan untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga di Dikbud Kota Ternate.

Hasil pemeriksan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dikbud diketahui terdapat permasalahan ketidaksesuaian barang hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak serta terdapat barang hasil pekerjaan yang diterima dalam kondisi rusak.

Pekerjaan Pengadaan Komputer, Laptop dan Scanner LJk  Pengadaan Komputer, Laptop dan Scanner LJK pada Dikbud Kota Ternate yang dilakukan menggunakan metode pengadaan langsung, dan dimenagkan CV VBP. Selanjutnya PPK berkontrak dengan CV VBP berdasarkan surat perintah kerja nomor 10/Kontrak-DAU/DPK.KT/CV.VBP/Vll/2017, tanggal 25 Juii 2017 dengan nilai pekerjaan Rp174.405.000,00. juta

Sementara Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 45 hari kelender sejak 25 Juli sampai dengan 8 September 2017. Pekerjaan tersebut dianggarkan dan Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan telah diserahkan oleh pihak kontraktor pelaksana kepada PPK berdasarkan Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan Nomor 09/CV.VBP/IX/20I7 tanggal 5 September 2017 dan direalisasi pembayaran sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencapai Rp 174.405.000,00  juta atau 100,00% dengan SP2D terakhir Nomor 086I3/SP2D/I.0L0I.0I/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yangdilaksanakan BPK bersama dengan PPK dan PPTK, diketahui terdapat ketidaksesuian antara barang hasil pekerjaan yang diterima dengan spesifikasi pada kontrak yang ditawarkan senilai Rp76.104.000,00 dan didapati rusak senilai Rp9.513.000,00 atau total senilai Rp85.617.000,00, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut. 1 Komputer 1 Unit 9.513.000,00 9.513.000.00 Rusak 2 Laptop 6 Unit 12.684.000,00 76.104.000.00 Beda Spesifikasi Jumlah 85.617.000,00 juta.

Selain itu BPK  juga menemukan pekerjaan pengadaan peralatan Media pendidikan SMP pada Dikbud Kota Ternate dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung melalui e-calalog. Penyedia yang ditunjuk adalah CV Al. Selanjutnya PPK berkontrak dengan CV Al berdasarkan surat perintah kerja nomor l8/Kontiak-DAU/DPK.KT/PT.AXl/lX/2017, tanggal 19 September 2017 dengan nilai pekerjaan Rp202.588.140,00. Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari sejak 19 September sampai dengan. 3 November 2017. Pekerjaan tersebut dianggarkan melalui DAK Belanja Modal.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesal dan telah diserahkan oleh pIhak kontraktor pelaksana kepada PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 6025/LGOADM-AXI-XI-i7 tanggal 10 November 2017. Reallsasi pembayaran s.d. 31 Desember 2017 telah mencapai Rp 129.000.000,00 atau 100,00% dengan SP2D terakhlr Nomor 11523/SP2D/1.01.01.01 /2017 tanggal 22 Desember 2017.

Berdasarkan hasll pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilaksanakan BPK bersama dengan PPK dan PPTK, diketahui terdapat barang rusak senilai Rp7.995.000,00,

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhamad ketika dikonfirmsi Senin (13/5/2019) dirung kerjanya mengaku tidak mengetahui hasil temuan kerugian negara BPK tahun 2017.

Bahkan Ibrahim Muhammad mengaku belum melakukan pengecekan terhadap temuan BPK pada pengadaan peralatan alat Media SMP swasta dan LJK di Kota Ternate tahun 2017.

“Saya cek dulu ya, LHP BPK. saya harus lihat pemeriksaan BPK,” ujarnya Dia (Ibrahim) sembari mengatakan bisa jadi Dinas suda Full Up temua BPK itu dan sudah ditindak lanjut sampai di mana.

Kadikbud menjelaskan setahunya setiap temuan BPK berupa kerugian negara, lansung di tindal lanjut oleh Dinas. “Setahu saya setiap temuan BPK dinas tetap tindak lanjut,” ungkap dia.

Kata kadis dia tak mau berkomentar panjang sebelum melihat hasil audit BPK tahun 2017 itu. “Saya harus lihat dokumen. Kalau program-progran rutin Dikbud berani berkomentar,” pintanya.

Sementara itu ditanya kapan bisa memberikan komentar lebih detail terkait temuan kerugian negara itu. “Saya balik baru saya kasih tanggapan saya lagi mau ke luar daerah (rdx)

Komentar