oleh

Capaian Kinerja Imigrasi Maluku Utara Sepanjang Tahun 2019

TERNATE – Satuan Kerja Imigrasi wilayah Maluku Utara (Malut) terus berupaya melakukan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Malut melalui pencapaian target kinerja.

Sepanjang tahun 2019, capaian kinerja yang ditorehkan satuan kerja Imigrasi Malut diantaranya, berhasil melakukan penegakan hukum keimigrasian kepada sebanyak 76 Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Malut, dan pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non Prosedural yang akan ke luar negeri terhadap sebanyak 6 Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan permohonan pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi (Kanim) di wilayah Malut.

“Dari total penegakan hukum keimigrasian terhadap 76 WNA tersebut, sebanyak 67 WNA dikenakan bayar denda pada Kanim Ternate, 3 dideportasi di Kanim Ternate dan 5 dideportasi di Kanim Tobelo, dan 1 dilakukan tindakan pro justitia pada Kanim Ternate. Sementara untuk pencegahan TKI Non Prosedural terhadap 6 WNI dilakukan 5 penolakan dan 1 penundaan pembuatan paspor pada Kanim Tobelo,” ungkap Patri La Zaiba, Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Malut di ruang kerjanya, Selasa (31/12) kemarin.

Dua pekan sebelumnya, Rabu (18/12), Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut, Heru Tjondro menyampaikan, penegakan hukum keimigrasian di wilayah Malut terus diperkuat oleh jajaran Divisi Keimigrasian, Kanim Kelas I TPI Ternate dan Kanim Kelas II Non TPI Tobelo sepanjang tahun 2019.

“Ini bentuk penguatan pelaksanaan terhadap fungsi keimigrasian yakni pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heru yang saat ini menjabat Kadiv Keimigrasian Kanwil Jawa Barat.

Suasana evaluasi kinerja Divisi Keimigrasian di Kanim Ternate

Penegakan hukum keimigrasian di Malut. Kata Heru, merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergitas jajaran Imigrasi Malut dengan seluruh pihak termasuk masyarakat, melalui pembentukan dan komunikasi yang intens dari Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).

“Tahun 2019 ini Divisi Keimigrasian melakukan MoU dengan BNNP Malut yang disaksikan oleh Gubernur Malut dalam rangka pencegahan narkotika di Provinsi Malut dan diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi pencegahan narkotika baik internal dan eksternal dengan Tim PORA,” ujarnya.

Menurutnya, capaian kinerja Imigrasi Malut sepanjang tahun 2019 ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI kepada seluruh pihak termasuk masyarakat.

“Ini bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus bahan evaluasi kinerja kepada satuan kerja Imigrasi di wilayah Malut agar terus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya. (Alan)

Komentar