oleh

Demo Protes KPU Tak Diskualifikasi Cagub Petahana Maluku Utara Ricuh

TERNATE, Lintasmalut.net  – Demonstrasi dukungan dan simpatisan Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI), di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Utara, Jalan Anggrek, Kota Baru, Maluku Utara, diwarnai kericuhan, Senin, 12 November 2018.

Dengan menggunakan truk, masuk ke halaman kantor KPU yang dijaga ketat oleh aparat Kepolisian Polres Ternate. Massa memprotes KPU Provinsi Maluku Utara karena hukum telah menabrak UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota, tepat pada Pasal 71 Ayat 2.

Pada Pasal 71 Ayat 2 berisi tentang larangan melakukan operasi dalam kurun waktu enam bulan sejak penetapan paslon untuk masa akhir
jabatannya.

Dalam aksinya, bekas dilarang pakai di depan kantor KPU. Lantaran aksi kenyamanan orang warga sekitar, aparat kepolisian merampas larangan yang ingin dibakar, dan juga mengamankan pelaku pembakaran. Namun petugas dicegah massa lalu terjadi
kericuhan. Kantor KPU dengan batu dan kaca jendela hingga pecah.

Kondisi yang membuat aparat melakukan tindakan represif membubarkan beton massa, dengan cara melakukan panggilan udara dari mobil Air Canon dan gas air mata.

Menurut Kepala Oprasional Polres Ternate, Ajun Komisaris Polisi Isak Tanlain, aksi yang dilakukan itu sudah populer kenyaman warga sekitar. Sebab, secepatnya dari luas larangan meluas hingga ke rumah warga.

“Anggota mau memperkokoh siapa yang mau dibakar, mereka tidak mau dan mereka marah dan merusaki kantor. Tadi kami merancang jangan paksa ban di sini karena merupakan kawasan padat penduduk namun mereka tetap berjuang dengan kami, ”kata Isak.

Sementara itu, Kordinator lapangan aksi tersebut, Hastomo Bakri mengemukakan, aksi simpatisan dan pendukung AHM-RIVAI menuntut KPU Maluku Utara karena telah menabrak Pasal 71 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 itu. “Dengan dalil apa KPU tidak menganulirkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut yang bersifat final dan mengikat,” ujar Hastomo.

Hastomo mengutuk keras kinerja KPU yang tepatnya menabrak UU Pilkada. Selain itu, menurut dia, pleno KPU yang dilakukan terkait tidak diskualifikasinya pasangan calon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba dan Yasin Ali dinaskan syarat kepentingan politik.

“Kami akan melaporkan ke DKPP untuk menggugat putusan KPU yang menolak rekomendasi Bawaslu tersebut, aksi ini juga akan terus kami lakukan ke depan,” ujar Hutomo.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Sahrani Sumadayo memutuskan menolak rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara urut 3 Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali.

Sahrani menolak rekomendasi tersebut lantaran KPU telah mengklarifikasi ke Kementrian Dalam Negeri dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum pemerintah, ahli pemilu dan
melaporkan hasil-hasil rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI.

“Dari penjelasan tersebut, Abdul Gani Kasuba tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan melakukan proses dalam kurun waktu enam bulan sejak penetapan paslon untuk masa akhir
jabatannya,” ujar Sahrani.

Sumber : Viva.co

Komentar