oleh

Desa Harus Berani Bermitra Dengan Pihak Swasta

-NASIONAL-71 views
Direkrut PMD M. Fachri menyaksikan MoU kerja sama kemitraan antara Ketum DPN hukum adat dan Kades Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya (Foto:Istimewa)

BOGOR – Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT-RI) M. Fachri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kerjasama dan Kemitraan masyarakat untuk Desa membangun Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/7).

Rakor tersebut dihadiri unsur Dinas PMD Kabupaten Bogor, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bogor, para Kepala Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BumDesa, Pendamping Desa, Organisasi Masyarakat serta Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Bogor.

Direktur PMD saat memberi sambuatan mengatakan, Rakor tersebut untuk mendorong upaya dan bentuk koordinasi penguatan kapasitas pendampingan Desa di bidang kerjasama dan kemitraan masyarakat Desa, baik di tingkat kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan Desa untuk dapat bekerjasama baik antar desa maupun dengan sektor swasta. Selain itu, untuk lebih memperkuat secara kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini dalam rangka mempercepat pelaksanaan program – program prioritas serta pengembangan berbagai bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, guna menjalin kerjasama dan kemitraan usaha masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,”kata Fachri dalam sambutannya.

Fachri jugu mengakui bahwa masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sampai saat ini masih banyak dan kompleks. Kondisi ini menuntut masyarakat Desa harus memenuhi segala kekurangan yang ada di Desanya dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan, banyak tenaga kerja terutama kalangan muda terpaksa bermigrasi keluar dari wilayah Desanya sehingga diharapkan adanya kerjasama Desa dan kemitraan terutama dengan sektor swasta untuk dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja.

“Melalui kerjasama dan kemitraan ini, juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya dengan memenuhi kekurangan dan keterbatasannya. Desa, terutama dengan pihak swasta, dapat bersinergi untuk peningkatan perekonomian desa. Disinilah proses kemitraan menjadi penting untuk dilakukan,”tegas Fachri.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman/MoU Kemitraan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Mayarakat Hukum Adat Nusantara dengan Kepala Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal pendampingan teknis, pengembangan produk unggulan Desa, kelembagaan ekonomi Desa, dan advokasi hukum adat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif Desa.

Turut hadir dalam acara tersebut, Drs Mirwanto Mangunwiyoto, Anggota Tim Asistensi Kementerian Desa PDTT Dr. Ariroh Rezeki Matanari dan Dr. Panggabean, pegiat desa/Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang diwakili Kasubdit Pemberdayaan Komunitas, Direktorat Pemberdayaan Informasi pada Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kadis PMD Kabupaten Bogor beserta jajarannya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tenaga Ahli Kabupaten dan Pendamping Desa, Kepala Bumdes serta peserta dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (Tim/red)

Komentar