oleh

Dialog Publik HMI Cabang Ternate: Arogansi Kepala Daerah

-DAERAH-38 views

TERNATE, Lintasmalut.net –  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), cabang Ternate Bidang PPD mengadakan Dialog Publik terkait dengan “Arogansi Kepala Daerah Tela’a Kasus Banny Laos, Cermin Ekonomi Taipan Dan Pelanggaran Hukum”.

Dialog ini menghadirkan Narasumber yang dianggap berkompeten dengan masing-masing topik bahasa yakni, Mencermati Fonomena Dalam Situasi Krusial Akhir-Akhir ini di Kabupaten Morotai Maluku Utara, dilihatnya sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Rabu (5/12/2018) di Kafe Borneo Ternate Kemarin.

Ulasan pertama oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Morotai (HIPMAMORO) , Muhammad Albar mengatakan, untuk mendiskripsikan keadaan Morotai dalam dinamikanya akhir-akhir ini, yang melahirkan adanya aksi yang berkelanjutan sampai pada bersama ASN dan masyarakat dalam menyoroti berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Morotai saat ini, deskripsi ini selanjutnya dianalisis oleh Narasumber dalam presfektif Sub Tema yang telah diberikan Dr. Syahrir Ibnu (Aktivis).

Sub Topik Pencermatan Terkait Dinamika Konflik yang terjadi akhir-akhir ini di Morotai, mengulas bahwa subtansi kekuasan adalah sarana dalam membangun kesejahtraan masyarakat, dan dasar konflik sebagai bagian dalam dinamika kehidupan manusia, maka yang dilakukan adalah mengendalikan atau mengelolahnya (Managment of Conflic).

Dia melihat dalam pola bentuk yang ada dalam dinamika masyrakat, melihatnya bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bentuk akumulasi dari keadaan-keadaan sebelumnya yang perlu dilakukan saluran komunikasi.

Mahmud Ici (Jurnalis Kepulauan) mencoba memotret kehidupan sosial masyarakat morotai dalam eksploitasi dan masuknya pengusaha yang mengabaikan faktor-faktor amdal, yang mengambarkan kekhawatirannya masyarak asli akan termarginalkan dalam pembangunan dan kepemilikan usaha.

Dr. Herman Oesman Akademisi Universitas Muhamadia Maluku Utara (UMMU) meninjau analisis sosiologis bagaimana kekuasaan dan bagaimana pemimpin. Serta berbagai analisis teori terkait perubahan sosial yang sangat dibutuhkan kesadaran sosial dari masyarakat, misalnya pemaknaan tanah dan hak kepemilikan kuasa atas tanah sebagai bentuk kekayaaan yang diwariskan pada anak cucu masa depan, peralihan kekuasaan yang berbentuk oligarki ke otoritarisme. Katanya.

Dr. Abdul Azis Hakim (Praktisi Hukum) Setelah mendengarkan paparan dari ketua Morotai, maka iya mengurai terkait potensi pejabat yang bisa di lakukan Pemkazulan atau Impeachmet dangan ketentuan-ketentuan didalamnya, tanpa ada keputusan inkrah terlebih dahulu.

Dalam Diskusi ini pun menjadi hangat dengan pikiran banding beserta data-data yang diberikan terkait apa yang dialami Daerah Morotai. Diskusi ini pun tidak ada titik akhir sehingga terjadi perbedaan opini, maka yang menjadi poin terahir dalam hal ini Dr. Sahrir Ibnu sebagai (Aktivis) dan Narasumber lain meminta kepada HMI Cabang Ternate dalam hal ini sebgai pelaksana diskusi, diminta agar ada langkah-langkah kongkrit untuk membangun komunikasi atau Kordinasi Audance dangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai (PEMDA) terkait berbagai macam pokok-pokok masalah, dan melakukan edukasi dan sosialisasi membangun solidaritas dan kesadaran sosial pada masyarakat Khususnya pada hak kepemilikan tanahnya.

Sumber : Liputan Sula

Komentar