oleh

Diduga 27 IUP Bermasalah, KPK Diminta Periksa Gubernur Malut

-NASIONAL-72 views

JAKARTA – Puluhan Akademisi asal Maluku Utara yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Lingkar Tambang (FORMALINTANG) Jakarta menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aksi ini berkaitan dengan adanya sejumlah kasus ijin pertambangan di Maluku Utara yang di sinyalir ada keterlibatan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasubah. Lc

Kordinator Lapangan (Korlap), M.Reza A Sadik Senin (13/5/2019) kemarin melalui Telpon Saluler mengatakan, problematika atas sebuah kasus yang terjadi di Malut sangatlah kompleks, terutama pada kasus pertambangan, seperti halnya dengan diterbitkannya 27 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga sangat menyalahi aturan karena mengamankan kepentingan kelompok dan kroni-kroni yang telah menghebohkan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

“Untuk itu atas kasus ini,kami para mahasiswa maluku utara yang berada di jakarta dan tergabung dalam lembaga forum Formalintag,menyikapi masalah ini, dengan adanya aksi di KPK tentunya kasus ini tidak akan berakhir di sini saja, namun kami akan sikapi hingga tuntas, “Tandasnya.

Jauh sebelumnya kasus tersebut, sudah di laporkan oleh Anggota DPRD Provinsi Malut dan bahkan telah ditindak lanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 28 februari 2018 lalu dengan nomor agenda : 2018-02-000-111 dan nomor informasi 95107 laporan tersebut sudah dimasukkan oleh Sahril Taher dan Syahril Marsaoly akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum dari KPK yang konon merupakan lembaga paling dipercaya oleh Masyarakat Indonesia itu.

“Olehnya itu, kami dari Forum Mahasiswa Lingkar Tambang Maluku Utara Jakarta menegaskan kepada KPK terkait dengan 27 Ijin usaha pertambangan (IUP) Ilegal wajib dituntaskan secara hukum oleh KPK, sebab ada dugaan kuat tentang penggelapan, untuk itu kami memeberikan ultimatum kepada KPK,untuk segera panggil dan periksa Gubernur Maluku Utara KH Hi Abd.Gani Kasuba,” Ungkapnya.

Kasus 27 IUP di Provinsi Maluku Utara merupakan sebuah kewajiban dari lembaga anti rasuah untuk menindaklanjuti karena kasus tersebut adalah nyata dan ril ,sehingga di padang penting untuk KPK mengambil langkah hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki institusinya.

“Ada apa dengan KPK, maka kami mjnta¬† KPK segera memberikan kepastian hukum atas kasus ini, sangatlah jelas dua anggota DPRD Propinsi Malut telah memberikan laporan, hingga itu KPK harus bijaksana dan segera mengambil sikap atas kasus ini bukan berarti KPK bungkam, bila perlu tangkap Gubernur Malut untuk di periksa dengan sedetail mungkin, “Pungkasnya. (As)

Komentar