oleh

Diduga KIP Bermasalah Sejumlah Kepsek Dipanggil DPRD

SANANA, Lintasmalut.net Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indondonesia Pintar (KIP) diduga bermasalah sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) di panggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kepsul.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik siswa di beberapa SDN ini disoalkan para wali murid, beberapa bulan terakhir ini, salah satunya SDN Wainib kecamatan Sulabesi Selatan (Sulsel) Kepsul, pasalnya KIP tersebut ada pada siswa namun ketika dibutuhkan akan ditarik kembali lagi untuk kepentingan Sekolah

Kepala sekolah SDN Wainib Sulaiman Darakel kepada media ini, kamis (6/12) mengatakan, kalo soal kartu indonesia pintar milik siswa tersebut itu saya sudah kembalikan ke siswa masing-masing pada tahun 2016 lalu, dan saya sudah tidak tau soal itu lagi.katanya

Sementara itu, Ketua komisi II DPRD kepulauan sula Ilyas Yainahu” saat di hubungi lewat telepon genggam, mengatakan “Iya menyangkut dengan KIP milik siswa, kami dari Komisi ll sudah memanggil tiga Kepala Sekolah namun yang hadir cuman Kepsek SDN Wainib, tapi belum ada penjelasan dari kepsek,” kata Ilyas.

lanjut Ilyas “dengan tidak adanya kehadiran kepsek maka kami menjadwalkan ulang, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kepsek SDN Wainib yang hadir tadi cuman belum ada kejelasan apa-apa, hingga kami jadwalkan untuk memanggil ulang, bukan cuman di tiga SDN itu yang bermasalah tetapi banyak, bahkan bukan KIP saja bermasalah, namun ada juga pengelolaan dana BOS pada keseluruhan yang tidak sesuai.

“terkait dengan pengelolaan dana BOS dan KIP kami akan jadwalkan ulang, karena prosedur KIP itu di usulkan oleh sekolah kemudian melalui dapodik ke kementerian kemudian diknas yang menentukan bahwa siswa siapa yang mendapat KIP tersebut misalkan 200 orang itu tidak secara keseluruhan untuk mendapatkan KIP,” pungkasnya.

Ilyas juga menegaskan, “penggunaan kartu indonesia pintar itu dalam bentuk uang bukan dengan sepasang seragam, kami juga mau memastikan itu dalam bentuk apa, yang jelas dalam bentuk uang, ada yang 250, ada juga 400.

Apalagi yang menentukan itu dari pusat melalui dapodik, kemudian untuk penggunaan uang itu pasti ada juknis, tadi itu kami belum minta karna kepsek belum data itu, tidak mungkin cuman membeli seragam saja, jelasnya. (mrf)

Komentar