oleh

Diduga Korupsi Anggaran Proyek, FPAKI Desak Kejati Periksa Kadis PUPR Halsel

TERNATE – Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara (FPAKI-Malut) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut memanggil dan memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Ali Dano Dasim atas dugaan korupsi anggaran pada sejumlah pekerjaan proyek dengan nilai puluhan miliar.

Desakan tersebut lewat aksi demonstrasi masa yang digelar di depan kantor Kejati dan Ditreskrimsus Polda Malut dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Seduia (HAKS), Senin (9/12).

Koordinator Aksi, Maskur J. Latif dalam orasinya menyampaikan, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah keharusan konstitusi yang harus di patuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa adanya penyimpangan dalam setiap urusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Sudah beberapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ternyata yang ditemui dan kita alami saat ini, kebijakan pemerintah telah keluar jauh dari cita-cita revolusi yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur,” teriaknya.

Masa saat berorasi di depan kantor Ditreskrimsus Polda Malut

Maskur menyebut, Maluku Utara yang masih berusia 20 tahun sudah mendapat indeks prestasi korupsi berada pada peringkat ke 11 dari 34 Provinsi. Menurutnya, perlu dilakukan reformasi penegakan hukum dalam pembertantasan korupsi secara serius dan terus dilakukan.

Mantan ketua GMNI Ternate ini mengungkapkan, pemetaan terhadap praktek korupsi dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa terjadi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan.

“Perencanaan proyek, pelaksanaan tender/lelang, markup proyek, pelaksanaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis, dan proyek fiktif atau duplukasi anggaran,” tukasnya.

Dikatakan, sejumlah proyek pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis dan kekurangan volume dengan anggaran puluhan miliar yang diduga di korupsi diantaranya, pekerjaan jalan Silang – Wayakubang Rp 26.826.600.000.00, Ruas jalan Samo-Lalubi Rp 8.475.128.000.00, LPJU pembangkit listrik tenaga surya Rp 2.500.000.000.00, Jalan hotmix ruas jalan Labuha-Panamboang Rp 8.815.563.000 dan Ruas jalan Sayoang-Bori Rp 5.962.534.537.00.

“Karena itu, demi penegakan supermasi hukum di maluku utara. Kami mendesak kepada Polda dan Kejati memanggil dan memeriksa Kadis PUPR dan PPK atas sejumlah pekerjaan yang diduga tidak sesuai dan diduga di korupsi,”  pungkasnya. (Alan)

Komentar