oleh

Diduga Salahgunakan DD untuk Tambang, YBH Justice Desak Inspektorat Audit

LABUHA – Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Justice Maluku Utara cabang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak Inspektorat agar melakukan audit Dana Desa (DD) di beberapa Desa yang kadesnya diketahui menjadi manjikan tambang mas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat.

Ketua YBH Justice cabang Halsel, Ongky Nyong meminta pihak Inspektorat Halsel agar segera memanggil dan memeriksa beberapa oknum Kades tersebut.

“Inspektorat Halsel agar segera memanggil dan memeriksa beberapa oknum kades yang terlibat jadi majikan tambang emas di Desa Kusubibi,” katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, keterlibatan beberapa oknum Kades yang menjadi majikan atau penunjang pekerja tambang emas itu patut diduga adanya penyalahgunaan DD.

“Patut diduga karena untuk menjadi majikan terhadap penambang yang beroperasi dari nol sudah pasti membutuhkan dana yang cukup besar, puluhan juta bahkan ratusan juta,” ujarnya.

Ongky menegaskan, jika nanti terbukti ada penyalahgunaan DD oleh oknum beberapa Kades maka harus diproses hukum karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan atau denda Rp 50 juta atau maksimal Rp 1 miliar,” tandasnya.

Selain penyalahgunaan DD, Kata Ongky, ada catatan hukum jika operasi tambang tesebut tanpa ada ijin atau ilegal dan ancamannya pidana sesuai undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Pada pasal 158 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidananya dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” pungkasnya. (BR)

Komentar