oleh

Diduga Terlibat Politik Praktis, FPD Desak Bawaslu Ternate Periksa Sarbin Sehe

TERNATE – Front Peduli Demokrasi (FPD) Maluku Utara melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Kota Ternate, Selasa (22/12/2020).

Dalam aksi itu, masa mendesak Bawaslu Ternate agar melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sarbin Sehe selaku Kakanwil Kemenag Malut terkait fasilitas Agama yang sengaja diarahakan dan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan politik calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate pada jalanya pelaksnaan Pemilu. Serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kabag dan Kasubag Kanwil Kemenag Malut yang diduga terlibat politik praktis.

Selain mendesak Bawaslu Ternate, FPD juga mendesak Menteri Agama Fachrul Razi agar segera mencopot Sarbin Sehe dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama Maluku Utara.

Koordinator Lapangan, Muhlas Ibrahim menyampaikan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang terus dijaga dan diawasi agar event Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil.

“Delik pelanggaran netralitas ASN yang di atur oleh UU pemilihan hanya di atur dalam pasal 71 UU nomor 1 tahun 2015 yaitu terkait membuat keputusan atau tindakan yang termaktub dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 ayat 2 huruf f. Bahwa sertakan pelaksnaan atau tim kampanye dalam kegiatan Pemilu dilarang mengikutsertakan salah satunya ASN,” teriaknya saat orasi.

“Pun dalam ayat 3 pada pasal yang sama dijelakskan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai dalam tim kampanye Pemilu,” sambungnya.

Ironisnya. lanjut Muhlas, pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ternate kali ini diwarnai dengan berbagai dugaan dan indikasi tindakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN dalam hal ini Kakanwil Kemenag Malut Sarbin Sehe yang sengaja mengarahkan aset gedung asrama haji Maluku Utara digunakan oleh salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk digunakan sebagai tempat pelatihan saksi.

“Dugaan kami bahwa Kakanwil melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran Pemilu dan kode etik ASN,” tandasnya. (Alan)

Komentar