oleh

Diduga Uang Maming Fiktif, HPMS Desak Polres Periksa Tiga Mantan Pimpinan DPRD Sula

SANANA – Ketua Ikatan Himpunan Pelajar Mahasiswa (HPMS) cabang Ternate, Armin Soamole mendesak Polres Kepulauan Sula agar segera periksa wakil ketua I DPRD Sula AY alias Alex karena tidak panuhi panggilan klarifikasi penyidik Tipikor Polres.

“Sebelumnya penyidik Tipikor Polres sudah periksa Sekwan dan Bendaharanya dan wakil ketua II Jufri dan ketua Ismail Karie. Gilliran alex untuk diperiksa malah tidak hadir seakan akan dia kebal akan hukum,” katanya kepada lintasmalut.co.id, Jum’at (15/11).

Armin menjelaskan, ketiga mantan pimpinan DPRD Sula ini diduga telah menyalahgunakan anggaran belanja rumah tangga atau belanja Makan Minum (Maming) yang kedua kalinya sebesar Rp 590 juta. anggaran tersebut berumber dari APBD 2018 yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Malut.

“Sebelumnya, BPK telah menemukan indikasi anggaran yang sama senilai Rp 700 juta yang bersumber dari APBD 2017 yang diduga fiktif. Jika ditotalkan anggaran belanja Maming selama 2 tahun mencapai Rp 1.290 juta,” terangnya.

Berdasarkan temuan BPK Nomor : 19.C/LHP/XIX.TER/5/2019, tanggal 22 Mei 2019 menyebut, ketiga mantan Pimpinan wakil rakyat ini telah menerima anggaran Maming masing-masing diantaranya, Ketua Ismail Karie menerima Rp 260 juta, dicairkan empat tahap yakni, pencairan januari 2018 Rp 65 juta, Februari Rp 65 juta, Maret Rp 65 juta dan pencairan April Rp 65 juta, yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Selain Ketua, juga dilakukan wakil ketua I DPRD yang dicairkan pada Januari 2018 Rp 55 juta dan Februari Rp 55 juta, total keseluruhan Rp 110 juta yang diduga tidak sesuai kondisi yang sebenarnya lantaran Wakil Ketua Alexandar Yosinade meneria uang tunai, begitu juga dengan pencairan uang untuk Wakil ketua II DPRD Jufri Umasugi dilakukan pada Januari 2018 senilai Rp 55 juta, Februari Rp 55 juta, Maret Rp 55 juta, April 55 juta, total Rp 220 juta, total keseluruhan anggaran Maming 2018 sebesar Rp 590.

Hal ini sudah terjadi pada tahun anggaran sebslumnya pada tahun 2017 dimana Ketua DPRD diberikan anggaran Maming sebesar Rp 260.000.000,00 dipotong pajak Rp 5.200,00 sisa yang diterima Rp 254.800.000,00, wakil ketua I DPRD diberikan Rp 220.000.000,00 dipotong pajak sebesar Rp 4.400.000,00 tersisa yang diterima Rp 215.600.000,00 dan wakil ketua II DPRD diberikan anggaran Maming Rp 220.000.000,00 dipotong pajak Rp 4.400.000,00 sisa yang diterima Rp 215.600.000,00. anggaran tersebut diduga fiktif. (Mr.f)

Komentar