oleh

Dilaporkan Dugaan Cemarkan Nama Baik, Begini Tanggapan Kolrap FGAK

-HUKRIM-172 views

TERNATE, – Salah seorang aktivis gerakan, Sudarmono Tamher dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut pada Senin (14/3/2022).

Emon sapaan akrab Sudarmono Tamher dilaporkan oleh Ridwan Arsan selaku Plt Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut soal pencemaran nama baik saat aksi unjukrasa digelar Front Gerakan Anti Korupsi (FGAK) beberapa hari kemarin yang di motori Emon selaku Koordinator Lapangan (Korlap) terkait dugaan mafia proyek dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Menanggapi itu, Emon mengatakan semua warga negara indonesia jika merasakan adanya ketidakadilan maka ia memiliki hak untuk melaporakan kepada aparat penegak hukum, dan begitu juga pihaknya memiliki hak yang sama dimata hukum sebagaimana ketegasan pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kami juga ingin menyampaikan bahwa pihak Polda Malut agar dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada terduga terlapor dugaan tindak pidana korupsi di DKP Malut,” katanya dalam rilis yang diterima, Senin (14/3/2022).

Ia menegaskan FGAK juga bakal gelar aksi lanjutan dan menyerahkan laporan secara resmi ke Kejati dan Polda Malut serta melaporkan hal serupa di Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung RI di Jakarta.

“Pada saat dihelatnya unjuk rasa besok, kami juga akan memasukan laporan resmi terkait dengan hal tersebut, sehingga kita buktikan nanti apakah gerakan aksi kami kemarin itu hanya opini atau sebuah kebenaran, kami juga mengawal ketat proses hukum ini dan juga melaporkan hal serupa pada Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI,” tegasnya.

“Dan tentunya kami akan mengawal terus agenda ini, bagi kami kegiatan unjukrasa yang dilaksanakan pada kamis, 10 maret 2022 kemarin di Kejati itu sudah sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat di depan umum sebgaimana ternmaktub dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum,” sambungnya.

Emon juga sarankan jikalau ada pejabat atau sipapun yang merasa tidak menerima dengan gerakan yang dilakukan dengan sejumlah alasan lain bahwa ini bentuk dari pelanggaran Ayat 1 dan 2 Pasal 310 KUHP dan pasal 311, 315 KUHP.

“Silahkan saja, subtansinya bagi kami ini dugaan pelanggran yang tidak patut dibiarkan, mengutip bahasa Bung Karno “Jangan pernah mau menyerah dalam menegakan keadilan, dan didiklah dirimu untuk tidak menjadi penjilat di bangsamu sendiri,” tukasnya.

“Setidaknya itu sudah jelas, dalam tempo dekat ini kami juga akan mengajak praktisi hukum, lowyer dan sejumlah aktivis pada beberapa organisasi untuk ikut mengawal agenda ini,” pungkasnya. (Red)

Komentar