oleh

Dokumen KUA-PPAS Kepsul Kopy Paste  Kabupaten Pekalongan

ilustrasi

SANANA – Sungguh sangat memalukan, penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/KUA-PPAS Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut) ternyata kopy paste dari. Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen KUA-PPAS kopy paste ini terungkapa ketika. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menolak dokumen KUA-PPAS yang dimasukan oleh tim anggaran Pemerita Kabupaten Kepsul. Banggar menemukan rujukan dokumen yang menjadi dasar hukum KUA-PPAS APBD Perubahan diduga Copy paste dari Kabupaten Pekalongan.

Hal ini mendapat sorotan dari Ketua Pemuda Desa Waiboga Risman Tidore, Senin (5/8/2019) mengatakan bahwa, soal pembahasan KUA-PPAS, yang di tolak oleh kepala Banggar DPRD karena Kepala Bapeda telah membohongi public, sebab dokumen KUA-PPAS dikopy paste dari Kabupaten lain.

“Ini berarti menandakan bahwa, Kepala Bapeda tidak kredibiltas dan profesional terhadap SDM, kenapa tidak untuk dokumen KUA-PPAS bukan hal baru bagi OPD dan Kaban Bapeda,” Jelas Risman.

Mantan Aktifis HMI Cabang Ambon, juga mengatakan dari Tahun Ke Tahun pembahasan anggaran yang di tuangkan dalam Dokumen KUA PPAS bukan pekerjaan baru, bahkan pembiayaan untuk perencanaan penyusunan dokumen KUA-PPAS apbd per Tahun di anggarkan sebesar Rp.500 Juta.

“Untuk kepentingan Perencanaan, konsultasi ke Pemerintah Provinsi hingga Kemendagri demi pembobotan dokumen yang kemudian dilegitimasi menjadi PERDA atau APBD dalam lembaran Daerah, namun sangat di sayngkan itu tidak menjadi tolak ukur karena ternyata dokumen KUA-PPAS juga dipaste,”katanya.

Menurut Risman, realitas sosial dan ekonomi politik di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Ke[ulauan Sula, sangatlah berbeda jauh ibarat langit dan bumi, ini persoalan yang sangat serius sehingga perlu dibijaki oleh kepala daerah untuk melakukan Evaluasi Secara Totalitas terhadap Aparatur dilingkup Bappeda.

“Ini bukan soal sengaja dan tidak sengaja tapi lebih dari pada itu. peristiwa ini sudah menjadi diskursus atau wacana yang sudah dikonsumsi oleh publik Maluku Utara dan itu sangat memalukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula,” tutup Risman. (Mr.f)

 

 

Komentar