oleh

Dokumen Lengkap, DD Sejumlah Desa di Taliabu Lansung Masuk ke Rekening

BOBONG – Perubahan alur penyaluran bantuan dana desa (DD) tahun 2020 membuat sejumlah Desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara mengalami keterlambatan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN itu.

Penyaluran DD tahap I tahun 2020 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni DD disalurkan secara lansung ke rekening Desa setelah pihak Desa memasukan dokumen peraturan Desa (Perdes) dan APBDes yang sudah disahkan di Desa kepada Dinas PMD Kabupaten Pulau Taliabu untuk dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi Perdes.

Tercatat, dari 71 Desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, baru 8 Desa yang dinyatakan lengkap dan siap melakukan pencairan DD tahap I tahun 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pultab, Mansuh Mudo mengatakan saat ini sudah ada 8 Desa yang telah diproses pencairan DD tahap pertama untuk tahun 2020 ini.

“Informasi yang kita terima dari KPPN Malut, saat ini 8 desa tersebut telah di proses pencairannya, kalau bukan hari ini berarti besok, DD tahap I sudah cair dan masuk ke rekening 8 desa tersebut. Desa tersebut diantaranya Desa Kilong, Desa Todoli, Desa Pancuran, Desa Mananga, Desa Wolio, Desa Langganu, Desa Maluli, dan Desa Holbota, ” kata Mansuh kepada Wartawan, Selasa (17/3/2020).

KPPN selaku kuasa pemindahbukuan setelah mengeluarkan SPM dan SP2D terhadap Desa yang telah diverifikasi, secara otomatis dari Pemerintah Pusat lanaung mentransfer DD tahap I tersebut ke rekening Desa.

Lanjut Mansuh, sebanyak 23 Desa yang sudah memasukan dokumen ke Tim evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes agar diverifikasi sebelum diusulkan ke KPPN untuk proses pencairan.

“Karena sampai saat ini Pemerintah Desa sedang memproses administrasi dan masih diverifikasi oleh Tim evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes, ” tuturnya.

Mansuh menambahkan, untuk pencairan DD tahap I tahun 2020 diberlakukan mekanisme baru yaitu Desa mana yang telah lengkap dokumennya langsung diproses dan diusulkan ke KPPN untuk mendapat SPM dan SP2D.

“Tidak sama dengan tahun sebelumnya harus kolektif, semua Desa jadi dulu baru bisa pencairan, kalau sekarang beda, ” tambahnya.

Setelah 31 Desa, Kadis PMD menjelaskan, masih ada 40 Desa yang belum memasukan dokumen Perdes tentang APBDes 2020 sampai saat ini. Padahal, pihaknya telah berulangkali menyurati seluruh Desa.

‘’Kita sudah melayangkan surat agar Kades segera memasukan dokumen Perdes tentang APBDes 2020. Namun, sampai hari ini yang memasukan dokumen tersebut, baru 31 Desa dari jumlah 71 di Pulau Taliabu, berarti sisanya masih ada 40 Desa yang belum,’’ jelasnya.

Mudo harapkan ada keseriusan dari para Kades untuk secepatnya memasukan dokumen Perdes tentang APBDes 2020 karena Musdes di 71 Desa sudah selesai dilaksanakan maka sudah tentu ada usulan-usulan dari masyarakat yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut.

“Tinggal mereka muat di APBDes, karena waktu yang di berikan ini hanya dari Bulan Januari sampai Juni, ” harapnya. (TIM)

Komentar