oleh

Dokumen Penyerahan PPI ke Provinsi sudah 80 Persen

TERNATE,- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate sementara masih merampungkan dokumen serta berkas-berkas penyerahan Pengelolaan aset Pendaratan Ikan (PPI) untuk di serhakan ke Provinsi.

Kadis DKP Ternate, Ruslan Bian mengatakan, sesuai undang-undang 23 Tahun 2014 penyerahan aset pelabuhan perikanan ke Provinsi sampai dengan saat ini sudah rampung, beberapa konsultasi dan beberapa rapat sudah dilakukan dan sudah mendapat titik temu finalnya.

“Karena kita dari Kota sendiri memohon kepada Provinsi untuk penyerahan aset ini diikut sertakan dengan berita acara pinjam pakai terkait dengan aset kantor yang kita miliki sekarang, itu yang kita agak terkendala disitu karena kalau mencermati UU kita harus serahkan seluruhnya,” katanya saat ditemui di rang kerjanya, Rabu (7/4/2021).

Namun mempertimbangkan sampai dengan saat ini Kantor DKP Ternate itu menggunakan fasilitas yang ada dalam pelabuhan atau pendaratan ikan Dufa-dufa, sehingga hasil konsultasi dengan Pj Walikota dan Dinas DKP Malut, Biro Hukum Organisasi serta aset, sudah mencapai titik terang.

“Tinggal bagaimana draf untuk penyerahan kita masih minta finalisasi dari Provinsi yaitu pihak aset maupun dari Biro Hukum dan apabila dalam minggu ini semua itu sudah clear dari sisi penyerahannya, karena penyerahan aset ini juga terkait dengan penyerahan personel yang bertugas di pelabuhan atau di pangkalan pendaratan ikan itu juga mau dan bersedia untuk pindahkan ke Provinsi,” ungkapnya.

“Ini juga kita lengkapi dokumen-dokumen kelengkapan daripada ASN juga ikut di serahkan ke Provinsi, beberapa berkas-berkas yang mereka siapkan ini sudah mencapai titik finalnya tinggal kita melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Ketua DPRD Ternate terkait dengan penandatanganan sebagai saksi penyerahan itu. Olehnya itu, sudah final berarti kita tinggal atur waktu penyerahan,” sambungnya.

Ia menyebut, pada prinsipnya, proses ini sudah diatas 80 persen dan tinggal hasil final dari bagian aset Provinsi dan melakukan konsultasi dengan pihak Kajari dan Ketua DPRD, karena didalam berita acara tersebut keterlibatan Kajari sebagai saksi maupun Ketua DPRD dalam penandatanganan berita acara tersebut.

“Paling tidak kita harus melakukan konsultasi awal untuk memberikan penjelasan dan kita harus melakukan konsultasi terkait jadwal Ketua DPRD dan Pak Kajari serta Pak Gubernur, jadi tinggal pengaturan finalnya,” ujarnya.

Ruslan menambahkan, terkait penyerahan aset PPI ini tidak hanya berkaitan dengan program Lumbung Ikan Nasional (LIN), namun sudah menjadi perintah undang-undang dan Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)  No 492/SJ/TU.2010/VI/2016 tentang Pedoman pelaksanaan P3D lingkup urusan bidang kelautan dan perikanan percepatan penyerahan pengelolaan pelabuhan perikanan.

“Terkait dengan LIN juga semua mengarah kesitu, ada LIN maupun tidak ada LIN penyerahan aset ini perintah UU. Jadi harus di taati, jadi jauh lebih pas kalau memang bertepatan dengan program LIN, aset ini sudah ada di Provinsi sehingga Provinsi dalam membangun dan menambah fasilitas-fasilitas yang ada di PPI ini sudah tidak bermasalah karena aset sudah di serahkan di bawah pengelolaan Provinsi,” paparnya.

Ia berharap, dengan diserahkannya aset ini barangkali yang tadinya masih mengalami berbagai kekurangan baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi infrastruktur. “Setelah penyerahan ini diharapkan pelayanan jauh lebih maksimal terhadap aktifitas yang ada maupun infrastruktur jauh lebih lengkap ketimbang sebelum di serahkan,” harapnya. (Alan)

Komentar