oleh

DPD GMNI Malut Tolak Pengesahan UU Ciptaker

TERNATE – Muatan pasal-pasal dalam RUU cipta kerja sangat bernuansa eksploitatif di seluruh sektor ekonomi. Terutama sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Seolah-olah ada ambisi besar memperoleh puja-puji asing dengan predikat negara maju yang sesungguhnya tidak menyasar pada kenyataan sosial akar rumput.

Melambungnya nama Indonesia di kanca internasional ibarat jebakan asing melenakan bangsa ini agar mudah terhanyut dalam pusaran ketergantungan yang kian miris terhadap skema ekonomi kapitalistik dan fundamentalisme pasar.

Hal ini pun jauh dari panggang api bila dikaitkan dengan spirit ekonomi Pancasila yang seharusnya menjadi pegangan pemerintah dalam membingkai kebijakan dan perencanaan undang-undang baru. Salah satu poin Trisakti Pancasila adalah berdiri dikaki sendiri (berdikari) dalam bidang ekonomi. Alangkah pongahnya kita melupakan pondasi dasar yang di bangun oleh para the founding father bangsa ini yang berupaya mempertahankan nilai-nilai kemandirian, kini kita ingin menggantungkan bangsa ini kepada investasi asing yang tentu saja tidak mungkin menyajikan “makan siang gratis” tentu selalu ada syarat yang harus dipenuhi dari setiap perjanjian investasi yang masuk ke indonesia.

Melalui pres releasenya. Carteker Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Maskur J Latif mengemukakan, GMNI Malut menolak UU Cipta Kerja adalah bukti negara kalah telak dalam negosiasi terkait perjanjian tersebut. Sehingga menggadaikan kepentingan buruh, kepentingan petani, kepentingan rakyat kecil serta kepentingan umum dalam hal keberlanjutan bernegara dan kesehatan lingkungan.

“Ruang impor komoditas dan produk tani dibuka lebar-lebar. Kami menyayangkan usulan revisi pasal 15 undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan bahwa pemerintah “tidak lagi berkewajiban” mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” ujarnya, Sabtu (10/10).

Menurutnya, pasal ini didasarkan pada usulan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang tentu secara jelas-jelas membawa agenda pasar global/pasar bebas dan mengabaikan perlindungan petani.

“Betapa pongahnya bangsa ini ketika lupa akan daratan bahwa corak dan kekayaan kita justru terletak pada sektor pertanian. Disaat bencana covid 19 yang merajalela di Indonesia tentu kita tahu bahwa satu-satunya yang terpenting bagi orang banyak adalah pangan itu sendiri, karena dengan kondisi mewabahnya covid 19 ini krisis yang di hadapi adalah krisis pangan,” ungkapnya.

Dikatakan, hal tersebut dapat memberikan alarm dan mengingatkan bahwa kekayaan pangan adalah kunci negara bisah bertahan dan berjaya. Bila atas dasar kemauan organisasi perdagangan dunia (WTO) pemerintah sengaja menggadaikan kekuatannya yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan Pancasila.

“Ruang impor bibit dan benih ternak dibuka lebar-lebar. Kami menganggap dalam usulan revisi pasal 13 undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bermasalah karena dalam usulan tersebut penyediaan dan pengembangan bibit ternak tidak lagi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan. Atau lagi dalam usulan revisi pasal 36B undang-undang tersebut. Dimana frasa” dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan didalam negeri belum mencukupi tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat. Dihapus, kemudian diganti menjadi, dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Karena itu, kami sangat khawatir dikemudian hari terjadi monopoli produk-produk dari luar menguasai Indonesia,” katanya.

Di sektor perkebunan, modal asing diberikan ruang lebar-lebar untuk masuk, dengan alasan lebih bermanfaat. Hal ini tertulis jelas dalam revisi pasal 95 undang-undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dimana besaran penanaman modal asing (ayat 3). Batasan penanaman modal asing berdasarkan jenis tanaman perkebunan, skala usaha dan kondisi wilayah tertentu (ayat 4) dihapuskan.

“Kami sangat menyayangkan salah satu alasan pasal ini diusulkan karena perkebunan rakyat dianggap kurang bermanfaat olepemerintah,” katanya lagi.

Ruang impor komoditas dan produk perikanan dan pergaraman dibuka lebar-lebar. Seperti tertulis dalam usulan revisi pasal 37, pasal 38, dan pasal 74 undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudiaya ikan, dan petambak garam. Dimana frasa pelarangan dan sanksi administratif bagi orang yang melakukan impor dihapuskan.

“Kami sangat menyayangkan alasan pemerintah bahwa revisi ini diperlukan mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri. Padahal sebagai negara maritim, seharusnya Indonesia bisa mencapai suasembada komoditas dan produk-produk perikanan dan produk-produk lain yang dihasilkan oleh laut,” ucapnya.

Eksistensi hutan lindung terancam. Sebagaimana diketahui, perusahan pertambangan dan energi (terutama batu bara, panas bumi dan hidro) sering sekali berbenturan dengan hutan lindung. Dalam usulan revisi pasal 26 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah. Frasa ini membuat izin pemanfaatan hutan lindung menjadi lebih fleksibel, tak lagi terbatas seperti dalam pasal sebelumnya.

“Kami sangat mengkhawatirkan usulan pasal ini berpotensi disalahgunakan dikemudian hari, memberikan akses luas kepada pungusahaan pertambangan batu bara, panas bumi, dan hidro yang berdampak pada konflik laten agraria antara perusahan dan masyarakat (terutama masyarakat adat) yang tinggal di sekitaran hutan lindung,” tukasnya.

Eksploitasi besar-besaran di sektor pertambangan. Salah satu usulan pasal yang disoroti adalah pasal 47 ayat(7) dan ayat(8) serta pasal 83 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana perusahan tambang batubara dan mineral yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter) mendapat perizinan yang tidak terbatas atau bisa diperpanjang seumur tambang, dengan kata lain bisa sampai kandungan yang ditambang tersebut habis. “Kami sangat menyayangkan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila,” katanya.

Hak-hak buruh dan tenaga kerja terabaikan. Bahwa RUU ini benar-benar “Cilaka” bagi buruh dan tenaga kerja, misalnya dalam pasal 88C RUU ini dituliskan bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP) dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji. Pemotongan besaran pasangon PHK. Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan.

Dalam UU ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam pasal 93 hurud a juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b)

Metode OMNIBUS LAW bertentangan dengan metode pembentukan suatu undang-undang di Indonesia. Dalam RUU Ciptaker berlaku tiga hal yaitu pengubahan, penghapusan, dan penambahan muatan-muatan beberapa undang-undang.

Ketiga hal tersebut masuk dalam metode perubahan suatu undang-undang. Menurut penjelasan undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tabun 2019, suatu undang-undang yang dibentuk untuk mengubah muatan undang-undang lain secara konvensi kenegaraan; undang-undang dengan tema yang sama dan judul undang-undang itu tetap sama haruslah menambahkan kata “perubahan” sementara RUU cipta kerja menggunakan judul ” Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun… Tentang cipta kerja” seolah-olah undang-undang baru.

Dengan demikian hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang undang-undang yang berlaku di Indonesia. (Red)

Komentar