oleh

DPD KPPPI Resmi Laporkan Ketua Biro ULP Malut Saifudin Djuba dan Hasan Tarate Ke Ditkrimsus Polda Malut

DPD KPPPI Malut Gelar Aksi di depan Ditkrimsus Polda Malut (Foto/Ut/lintasmalut.co.id)

TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (DPD KPPPI), Provinsi Maluku Utara. Selasa (25/6/2019) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Malut, sekaligus melaporkan dugaan kasus penyalagunaan kewenangan dan inprosedural dalam pemenangan tender sejumlah proyek dilingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ketua Umum DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin menegaskan, terjadi penyalagunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Ketua Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara Saifudin Djuba dan Hasan Tarate, maka kami meminta kepada Ditkrimsus Polda Maluku Utara agar segera melakukan penyelidikan dan penyesikan atas kasus tersebut.

“ Pernyataan ini bukan bersifat opini namun menjadi bukti permulaan, ada beberapa paket tidak lulus tender atau tidak masuk dalam kualifikasi, namun anehnya proyek tersebut lolos lelang,” kata M. Saifudin.

M. Saifudin mengatakan keduanya telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dalam PP Nomor 16 tahun 2018 tentang barang jasa konstruksi, sudah tentu menjadi dasar hukum kita untuk menegakan kebenaran.

Dia (M.Saifudin) juga mengungkapkan beberapa nama yang menjadi oknum dibalik dugaan kasus penyalagunaan kewenangan sehingga terjadi dugaan mafia atau jual beli proyek tersebut.

Ketua Umum DPD KPPI Malut M.Saifudin saat melaporkan Ketua Biro ULP Malut Saifudin Djuba dan Hasan Tarate di Ditkrimsus Polda Malut

“ Kami juga meminta kepada Ditkrimsus agar segera melalukan penyelidikan dan orang yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah ketua biro ULP Provinsi Malut bapak Saifudin Djuba dan bapak Hasan Tarate sebagai pokja II.” Ungkapnya.

Ditegaskannya, tidak ada alasan Ditkrimsus Polda Malut untuk menolak aduan kami karena benar-benar terbukti atas keduanya telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan Pemerintah melalui PP nomor 16 tahun 2018.

“ Atas laporan yang kami adukan telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak ada alasan Ditkrimsus Polda Malut untuk menolak aduan kami,” Tandas M. Saifudin.

Amatan lintasmalut.co.id di lokasi, setelah melakukan unjuk rasa, M Saifudin dan beberapa massa aksi langsung melaporkan secara resmi dugaan kasus penyalagunaan kewenganan tersebut, setelah itu massa aksi langsung menuju Kantor kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (red)

Komentar