oleh

DPRD Halbar Gelar Rapat Paripurna

Suasana Rapat Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim (Foto:Jojo/lintasmalut.co.id)

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar Rapat Paripurna ke II masa Persidangan ke II tahun 2019, dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggugjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Halbar tahun 2018 yang dilaksanakan di ruang sidang utama, Kantor DPRD Halbar, Senin (8/7/2019).

Turut hadir dalam Paripurna tersebut, Bupati Halbar Dany Missy, Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, Sekda Syahril Abdul Rajak, Kapolres AKBP Denny Heryanto, mewakili Dandim 1501/Ternate (Pabung Halbar), Kapten Inf Nurcholis, Ketua STPK Banau Dr. Dadang Hindayana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Anggota, dan Pimpinan SKPD Halbar.

Rapat Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim dengan membacakan langsung maksud dan tujuan Rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bupati Dany Missy dalam sambutannya mengatakan, sidang Paripurna yang dilaksanakan hari ini adalah suatu mekanisme konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

“Untuk memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan diamanatkan oleh PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,”katanya.

Bupati menuturkan, seperti diketahui bersama bahwa tahun 2018 adalah tahun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pertanggung jawaban keuangan.

“Upaya untuk mempertahankan opini ini selalu kita tekankan baik dari pihak Eksekutif maupun dari Legislatif dan berkat usaha dan komitmen bersama dalam mengikuti aturan regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis baik dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi serta pernyataan standar pemerintah,” pungkasnya.

Menurut Bupati, laporan keuangan Pemda Halbar tahun 2018 yang telah diaudit dan diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Malut pada (24/5) telah tercapai sehingga memperoleh opini WTP.

“Keberhasilan ini adalah merupakan suatu prestasi yang sangat kita banggakan, namun dibalik keberhasilan kita dituntut bekerja lebih keras lagi dalam upaya menjaga dan meperahankan opini WTP pada tahun-tahun selanjutnya,”ujarnya.

Untuk diketahui, laporan keuangan Pemda Halbar tahun 2018 terdapat 7 macam laporan yakni, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Jojo)

Komentar