oleh

DPRD Halbar Sahkan Raperda BUMDes dan BPD Jadi Perda

Rapat Paripurna DPRD Halbar Sahkan Dua Perda (Foto:Jojo/lintasmalut.co.id)

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) akhirnya mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dua Perda yang disahkan adalah Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui rapat paripuna yang dipimpin Ketua DPRD Julice D Baura, dua Perda itu disahkan setelah anggota DPRD yang hadir dalam rapat Paripuna bersama-sama menyetujui, rapat paripurna itu berlangsung di ruang rapat DPRD Halbar, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kamis (23/5/2019).

“Setelah melalui kajian yang dilakukan tim Bapemperda dan Propemperda, dua perda Ranperda kita sahkan menjadi Perda,”ungkap Julice D Baura saat memimpin rapat paripurna kemarin.

Setelah dua Perda disahkan, Bupati Halbar Danny Missy diberikan kesempatan untuk menyampaikan tujuan pembentukan empat Ranperda yang telah diusulkan ke DPRD.

Empat Ranperda yang diusulkan yakni Ranperda Kepariwisataan, Ranperda Persampahan, Ranperda Perlindungan terhadap perempuan dan anak dan Ranperda Kabupaten layak anak.

Bupati Danny saat diberikan kesempatan menjelaskan, Ranperda Keparawisataan perlu dibuat, sehingga ada dasar hukum yang jelas dalam penarikan retribusi pendapatan dan pelaksanaan kegiatan Ivent Festival Teluk Jailolo (FTJ) untuk Ranperda persampahan juga perlu dibuat, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuangan sampah bisa diatur dengan baik, sementara Ranperda tentang perlindungan perempuan sangat penting, agar kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan dan Ranperda Kabupaten layak anak sangat penting, sehingga anak anak terhindar dari perbuatan kriminalisasi.

“Kiranya Ranperda yang disampaikan ini dapat dibahas bersama antara DPRD dan Pemkab untuk dapat menjadi Perda,” harapnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Danny, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Julice D Baura serta dihari anggota DPRD, Forkompimda dan pimpinan SKPD langsung ditutup. (Jojo)

Komentar