oleh

DPRD Pulau Taliabu Konsultasi RDTR ke Dekot Makassar

BOBONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara kembali melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi, terkait agenda konsultasi peraturan daerah (Perda) tentang rencana detail tata ruang (RDTR) ke DPRD Kota (Dekot) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Alasan dipilihnya DPRD Kota (Dekot)  Makassar sebagai tempat berkonsultasi, karena dinilai telah berpengalaman dalam membahas  peraturan daerah terkait RDTR tersebut. Sehingga,rombongan DPRD Kabupaten Pultab yang dipimpin M. Nuh Hasi, S. Pd   lansung  sambutan hangat dari pihak Dekot Makassar.

Dihubungi Lintas Malut, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, M. Nuh Hasi mengatakan, konsultasi Perda terkait RDTR merupakan agenda  yang sangatlah penting, karena RDTR merupakan sebuah dokumen dalam mendukung  percepatan pembangunan daerah,  termasuk  investasi yang akan berkembang.

“Jadi bagi kami, RDTR ini sangatlah penting, sehingga kami melakukan konsultasi di Dekot Makassar.  Sebab, bagi kami Makassar merupakan salah satu kota yang cukup mapan dan berkembang atas dasar peraturan daerah sehingga mampu menopang kemajuan daerah,  terutama terkait  rencana  tata ruang wilayah yang jelas serta RDTRnya sangat luar biasa,”  katanya via telepon seluler, Kamis (11/7/2019).

Dijelaskan, setidaknya ada beberapa hal yang penting dalam pemantapan RDTR di Kabupaten Pulau Taliabu  harus dipelajari sebelum menjadi sebuah produk hukum daerah , yaitu ; sinkronisasi persetujuan substansi, keberadaan peta pendukung, ketersediaan anggaran, dan kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

“Menjadi tantangan kami ke depan, kami tidak hanya membantu tetapi juga membangun kesadaran di daerah. Sehingga, dipandang penting untuk dilakukan kajian dan pemantapan secara internal di DPRD Taliabu terutama  dengan RDTR yang akan menjadi   satu peraturan daerah , bahkan sebagai tolak ukur dalam menata sebuah ruang pembangunan,” jelasnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, konsultasi yang dilakukan akhirnya berbuah hasil , karena pihak Dekot Makassar banyak memberikan masukan yang akan menjadi refensi bagi  DPRD Kabupaten Pultab dalam mempersiapkan dan melahirkan produk hukum daerah berupa Perda.

“Ada banyak referensi yang diperoleh, bahkan contoh salinan peraturan daerah yang berkaitan dengan RT/RW maupun RDTR telah di berikan  kepada rombongan DPRD Taliabu,” tambahnya.

Terkait perjalanan dinas luar Provinsi Maluku Utara itu,  Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat DPRD Pulau Taliabu, Rifai Haitami mengaku kunjungan kerja DPRD Pulau Taliabu ke  Kantor Dekot Makasar dalam rangka  konsultasi dan koordinasi rencana tataruang wilayah yang berkaitan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Pulau Taliabu.

“Berdasarkan  surat perintah tugas Nomor. 836/02/DPRD-PT/LD-LP/VII/2019. Sebagai  dasar  Perintah Ketua DPRD Pulau Taliabu tertanggal 08 Juli 2019, demi kelancaran tugas-tugas DPRD Pulau Taliabu,” akuinya.

Diketahui, berdasarkan surat perintah tugas tersebut.  Rombongan  DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, terdiri dari ; Moh. Nuh Hasi (Ketua ), Pardin Isa (Wakil Ketua), Hadiran Jamali (Anggota), H. Sjamsudin La Jupa (Anggota), Muh. Taufik Taib Koten (Anggota), Suwandi Sabila (Anggota), Yacobe Rete (Anggota), H. Syair Buhaera (Anggota), Budiman Hasan Jahria (Anggota), dan Surya Darma (Anggota), serta sejumlah staff. (As)

Komentar