oleh

DPRD Pultab Gelar Rapat Penyampaian KUA – PPAS

TALIABU – DPRD Kabupaten Pulau Taliabu telah gelar rapat penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 di ruang aulah DPRD, Senin (4/11).

Penyampaian KUA-PPAS tersebut dihadiri Bupati Pultab Aliong Mus, Ketua DPRD Hj. Meilan Mus, Wakil Ketua I Muh Taufik Toib Koten dan seluruh anggota DPRD Taliabu beserta kepala OPD yakni, Setda Salim Ganiru, Asisten I Ahmad Salawane, Asisten II La Hudia Usman dan mewakili Danramil 1510 – 03, Serka Rijal.

Bupati Aliong Mus menyampaikan, rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Saya menyadari bahwa KUA – PPAS 2020 merupakan asumsi dan proyeksi secara makro meliputi proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Permendagri No 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Terkait dengan itu, semua perlu kami sampaikan bahwa KUA – PPAS Taliabu tahun anggaran 2020 disusun dengan memperhitungkan berbagai kemajuan yang telah di capai, dari sisi pendapatan daerah tahun 2020 ditargetkan akan mencapai anggaran sebesar Rp 625.000.023.000 terdiri dari PAD sebesar Rp.32.043.000.000.,” ungkapnya.

Bupati juga menyebut, dana perimbangan yang digunakan sebesar Rp 519.081.000.000, pendapatan daerah yang sah yang digunakan sebesar Rp 76.007.000.000, sedangkan rasio jumlah belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 635.000.000.000 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 215.000.000.000 belanja langsung Rp 420.000.000.000.

“Saya bersama jajaran eksekutif menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh anggota dewan khususnya kepada badan anggaran Taliabu yang belum terbentuk semoga dalam waktu dekat ini dapat terbentuk,” ucapnya.

Dalam membentuk anggaran tahun 2020 pada bulan November dan sekarang. Sambung Bupati, harus segera dibahas karena di seluruh indonesia adalah masa transisi anggota DPR semuanya baru dan alat kelengkapan dewan belum dibentuk, setelah penyampaian ini pimpinan dan anggota berkordinasi bagaimana rumusan membahas dalam pembentukan fraksi di DPRD.

“Saya berharap setelah sidang KUA – PPAS dapat dikaji dan dibahas lalu selanjutnya dapat ditetapkan sebagai suatu kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemda,” harapnya.

“Saya ingin menegaskan kepada para anggota dewan yang terhormat sampai dengan bulan november berakhir, saudara-saudara belum membahas maka saya akan meninggalkan DPRD saya pakai keputusan Bupati untuk anggaran 2020,” tambahnya. (Sb)

Komentar