oleh

Dua Anggota DPRD Morotai Malas Berkantor, Ketua BK: Makan Gaji Haram

DARUBA – Dua anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai malas berkantor. Kedua anggota DPRD itu yakni Deni Garuda dari fraksi Partai NasDem dan Edy Everson Hape dari fraksi Partai Golkar.

Deny Garuda dan Edi Everson Hape diketahui hanya beberapa kali mengikuti agenda rapat paripurna yang digelar DPRD, dari daftar hadir yang diterima melalui Bagian Persidangan Sekretariat Dewan (Setwan) Morotai ada 13 agenda rapat dan paripurna yang dilaksanakan DPRD, Deny 10 kali alpa dan hanya 3 kali hadir.

Deny Garuda bahkan tidak hadir saat Paripurna pelantikan rekan separtainya Rusminto Pawane sebagai Ketua DPRD Pulau Morotai periode 2019-2024. Padahal, momen istimewah NasDem tersebut di hadiri oleh seluruh anggota DPRD Pulau Morotai.

Sementara Edi Everson Hape, dari 13 agenda rapat dan paripurna, absen sebanyak 6 kali dan hadir 7 kali. Keduanya bahkan tidak pernah terlihat dalam hearing di gedung DPRD ketika ada penyampaian aspirasi dari masyarakat, ketidak hadiran keduanya di berbagai agenda DPRD telah menjadi bahan cemohan di internal DPRD.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Suhari Lohor akhirnya angkat bicara soal dua anggota DPRD yang malas masuk kantor.

“Kasihan masyarakat kalau anggota DPRD malas kekantor, lihat saja saat ini ada mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau anggota DPRD malas bagaimana kita mau lakukan pembahasan,” katanya di sela-sela hearing bersama mahasiswa di ruang paripurna DPRD, Kamis (23/1/2020).

Dikatakan, anggota DPRD di angkat oleh rakyat dan tugasnya mengayomi rakyat. “Kita ini di angkat oleh rakyat, bagaimana kita bisa mengayomi rakyat kalau setiap saat kita malas datang kekantor, apa yang bisa di layani kalau mereka tidak ada. Lalu setiap bulan kita terima gaji yang sama, tunjangan yang sama, tapi kemudian apa yang negara dan oleh rakyat berikan ini semua kita nikmati oleh 20 anggota DPRD,” ujarnya.

Dia menegaskan, sangsi yang di atur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2019-2024 yang diberikan kepada anggota DPRD malas berkantor juga dinilai tidak terlalu tegas. Menurutnya, adanya peran pimpinan partai harus lebih di utamakan dalam hal pemberian sangsi bagi anggotanya yang malas berkantor.

“Soal tatib sudah di bahas baik mengacu pada Undang-undang MD3 nomor 17 tahun 2014 dan Nomor 12 tahun 2018. Semuanya sudah jelas, jadi semua di kembalikan kepada anggota DPRD, hanya saja anggota DPRD ini yang tidak tahu diri sebenarnya,” tegasnya.

“Makanya tadi di rapat internal ini lebih di pertajam karena di Tatib itu minimal 6 kali berturut-turut tidak hadir maka BK harus memberikan sangsi. Hanya saja ada pasal lain yang mengatur bahwa sangsinya itu terdapat ada tiga sangsi, salah satunya adalah menegur secara lisan dan tulisan. ini sebetulnya pimpinan partai harus melihat ini, tidak hanya dilimpahkan kepada BK karena kita mau toleransi juga salah, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, mau tidak toleransi juga menyangkut dengan prifasi orang, jadi serba salah. Apa boleh buat kita harus komentar ini karena ini sudah menjadi keresahan, dan ini memang tugas-tugas BK,” sambungnya.

Suhari juga menyebut, anggota yang malas berkantor itu, gaji yang diterimanya bisa dikatakan ‘haram’ jika tidak dibarengi dengan tugas dan tanggungjawab.

“Saya sudah komentar di group Whatsapp, saya pernah bilang tolong kita ini yang Kristen di angkat sumpah dengan Injil dan Muslim di angkat sumpah dengan Al-Qur’an, tapi kemudian tidak menjalankan tugas maka saya pastikan bawa gaji yang kita nafkahi untuk anak dan istri itu adalah haram kalau tidak melaksanakan tugas. Kalau dia itu memang orang yang beragama maka dia tahu itu. Tahu tugas dan tanggungjawab sehingga tidak perlu lagi kita membuat Tatib baru. Tatib apa pun tapi kalau kembali pada manusia itu tidak sadar maka susah juga,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan Sekwan agar jangan diberikan biaya perjalanan dinas atau SPPD kepada anggota DPRD yang malas.

“Tatib itu harus di atur, jika anggota DPRD itu tidak aktif menjalankan tugas maka SPPD jangan di kasih. Saya akan bilang jangan layani dorang pe SPPD kalau dong pe kehadiran saja tidak jelas. Saya mau, ketika ada DPRD baru ini bisa melahirkan nuansa DPRD yang baru, tidak pada stikma-stikma seperti DPRD yang lalu, dimana masyarakat bilang kita DPRD itu sama saja,” pungkasnya. (Fik)

Komentar