oleh

Dua Tersangka Segera Disidang

-HUKRIM-47 views

TIDORE, LM  – Kejaksaan Negeri Tidore bakal melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2017 dan 2018 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalam pekan ini.

Dalam kasus ini, tim penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tidore menetapkan MA dan FA sebagai tersangka.  Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 612.905.750. Namun ditengah tahapan penyidikan, kedua tersangka sudah melakukan pengembalian kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tidore, Abdul Muin menjelaskan, dalam kasus ini, terdapat penunjukan penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Yaitu Depot milik tersangka MA yang ditunjuk sebagai penyedia BBM.

Dalam penunjukan, hanya dilakukan melalui perintah lisan tanpa melalui lelang atau penunjukan langsung. Ironisnya lagi, depot BBM milik tersangka MA yang ditunjuk sebagai penyedia BBM jenis solar dan premium ke DLH saat itu, tidak tidak memenuhi ketentuan sebagai sub penyalur BBM sesuai Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 6 tahun 2015, tentang bentuk usaha, sarana penyimpanan BBM, alat angkut, peralatan penyaluran, lokasi, dan data pelanggan. Dalam kasus ini, ada juga dugaan //mark up// dan rekayasa bukti pertanggungjawaban. Yaitu SPP-GU untuk belanja perawatan Kendaraan Bermotor (Ranmor) yang diterbitkan setiap triwulan untuk membayar hutang ke pihak III.

Bukti yang terlampir dalam SPP-GU adalah pertanggungjawaban atas pengeluaran yang belum dibayar.  Tindakan yang dilakukan tersangka MA juga diduga kuat atas perintah atasan, terutama dalam membuat bukti pertanggungjawaban belanja BBM jenis solar dan premium sebesar Rp9.000,00 per liter dari realisasi pembayaran ke Depot Farras sebesar Rp7.000,00 per liter. Sedangkan harga jual eceran bahan bakar sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7147 K/12/MEM/2016 yang terakhir diubah menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1774 KA2/MEMI2018 sebesar Rp5.150,00 untuk solar Rp6. 45000 yang selisihnya digunakan untuk pemberian THR kepada THL Bidang Pengelolaan Sampah tahun 2017 dan 2018, guna kepentingan pribadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.

“Bukti yang digunakan dalam  pertanggungjawaban itu dibuat ulang tiap 3 bulan sekali dengan menyesuaikan kuantitas dan harga satuan sesuai DPA,”ungkap Abdul saat dikonfirmasi Senin (31/5) kemarin.

Tersangka MA juga membeli BBM jenis solar dan premium dari depot miliknya ikut dibuatkan bukti yang seolah-olah pembelian dilakukan ke beberapa depot penyedia BBM untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu menyalahi ketentuan.

Diantaranya Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, undang-undang tentang keuangan negara, disiplin pegawai, tentang barang dan jasa serta ketentuan yang menjadi  keputusan menteri ESDM tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis khusus penugasan. “Yang dilakukan MA tujuannya untuk  kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp612 905.750 000 sesuai perhitungan BPKP,”tutur Abdul Muin.

Meski kedua tersangka sudah  melakukukan pengembalian keuangan negara namun proses hukum tetap berjalan. Dia bilang, pengembalian kerugian negara akan menjadi pertimbangan hukum dalam persidangan nanti. Ia juga menjelaskan, keduanya tidak ditahan dengan berbagai alasan. Alasan pertama,  tersangka merupakan pegawai sehingga kemungkinan untuk melarikan diri sangat tidak mungkin terjadi. Berikut,  semua barang bukti sudah disita. Alasan objektif, kedua tersangka memiliki itikad baik karena sudah memulihkan keuangan negara.

“Hal-hal itu akan menjadi pertimbangan kita nanti,” tutur Abdul Muin.

Atas perbuatan yang dilakukan, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 KUHP subsider pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang  nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah kedalam undang-undang nomor 20 tahun tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.(aby/aji)

Pencairan Belanja Perawatan Ranmor Sesuai SP2D-GU:

2017 :

1 . Jasa Service : Rp. 43.000.000

2 . Suku Cadang : Rp. 449.495.000

3 . BBM : Rp. 704.547.000

4 . Pelumas / Oli : Rp. 111.534.500.

2018 :

1 . Jasa Service : Rp. 36.000.000.

2 . Suku Cadang : Rp. 339.941.000.

3 . BBM : Rp. 740.187.000.

4 . Pelumas /Oli : Rp. 77.000.000.

Total : Rp . 2.501.704.500.

Realisasi Belanja Perawatan Ranmor Sesuai Bukti Pertanggungjawaban: 

2017 : 

1 . Jasa Service : Rp. 43.000.000.

2 . Suku Cadang : Rp. 449.495.000

3 . BBM : Rp. 405.229.000

4 . Pelumas /Oli : Rp. 111.534.500.

2018 :

1 . Jasa Service : Rp. 36.000.000.

2 . Suku Cadang : Rp. 339.941.000

3 . BBM : Rp. 456.599.250

4 . Pelumas /Oli : Rp. 77.000.000.

Total: Rp. 1.888.798.750.

Total kerugian negara: Rp. 612.905.750.

Sumber : Malutpost.id

Komentar