oleh

FGAK Resmi Laporkan Dugaan Korupsi DKP Malut

-HUKRIM-147 views

TERNATE – Front Penggerak Anti Korupsi (FGAK) Maluku Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Kejaksaan Tinggi Malut, Ternate, Selasa (15/3/2022).

Aksi kali ini sekaligus dengan memasukkan laporan resmi ke Lembaga antirasuah itu terkait penggunaan anggaran daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Malut.

Laporan ini diserahkan langsung oleh Koordinator FGAK Sudarmono Tamher dan diterima langsung oleh Kasi Penerangan Hukum melalui PTSP Kejati Malut.

Sudarmono mengatakan laporan yang disampaikan berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang menggunakan alokasi anggaran APBD Malut tahun anggaran 2021.

“Laporan ini diantaranya, perjalanan dinas untuk program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan nama kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar perjalanan dinas untuk program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan nama kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil yang dibagi dalam 2 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil dan sub kegiatan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil,” tutur Sudarmono.

Selain laporan penggunaan SPPD yang diduga fiktif, lanjut Sudarmono, juga kaitannya dengan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Program Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan dengan nilai APBD Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan pada program tersebut sebesar Rp 60 miliar Lebih.

“Selanjutnya, laporan terkait dugaan melakukan pecah paket menjadi klasifikasi PL (Penunjukan Langsung), dan diduga untuk menghindari lelang dan dugaan kuat hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” lanjut dia.

Paket ini diantaranya adalah penyediaan sarana olahan senilai Rp 200.000.000 dipisah menjadi 2 paket dengan nilai masing-masing paket Rp 100.000.000, Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran dengan nilai Rp 200.000.000 dipisah menjadi 2 paket dengan Nilai masing-masing paket Rp 100.000.000, Pengadaan Sarana Penunjang Pemasaran Ikan dengan nilai Rp 200.000.000 dipisah menjadi 2 paket dengan nilai masing-masing paket Rp 100.000.000, Pengadaan Sarana Cool Box 600 Liter nilai Rp 200.000.000 dipisah menjadi 2 paket dengan nilai masing-masing paket Rp 100.000.000, Pengadaan Sarana Rantai Dingin dengan nilai Rp 200.000.000 dipisah menjadi 2 paket dengan nilai masing-masing paket Rp 100.000.000, dan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran dengan nilai Rp.300.000.000 dipisah menjadi 3 paket dengan nilai masing-masing Rp 100.000.000.

“Serta Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut Senilai Rp 2.500.000.000 dipisah menjadi 3 paket dengan nilai masing-masing Rp 100.000.000, dan di pisah menjadi 11 paket lainnya dengan nilai masing-masing Rp 200.000.000,” sambung Sudarmono.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Malut, Richard Sinaga menyatakan laporan terkait penggunaan anggaran di DKP Maluku Utara tahun anggaran 2021 ini sudah diterima.

Ia mengatakan laporan yang disampaikan ini merupakan hak dari masyarakat.

“Sehingga laporannya disampaikan dan kita terima. Yang pasti dalam setiap laporan ini akan kita pelajari dan kita kaji. Dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya,” kata Richard.

Ia menyebutkan bukti laporan yang disampaikan ini banyak sekali. “Itu ada banyak sekali, ada berapa rangkap itu, makanya akan kita pelajari dulu, sehingga kalau ditanya berapa lama itu saya belum bisa pastikan, yang pasti sesegera mungkin,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Malut.

“Itulah tugas kita (menindaklanjuti setiap laporan yang masuk),” tambahnya. (Red)

Komentar