oleh

Fommaray Kepsul Gelar Diskusi Kekerasan Perempuan dan Anak

Suasana diskusi kekerasan perempuan dan anak (Foto:Mr.f/lintasmalut.co.id)

SANANA – Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), selama kurun waktu dua tahun terakhir terjadi peningkatan. Hal itu menjadi isu utama dalam diskusi yang digelar oleh Forum Mahasiswa Mangoli Raya (Fommaray) dengan tema :’Stop Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak’ yang dilaksanakan di Cafe Blok Grafiti, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kamis (11/7/2019).

Dengan narasumber, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Ismyati Gay, Ketua P2TP2A Kepsul Maryam Sapsuha, Penyidik PPA Polres Kepsul Bripda Maryani dan Ketua YLBH-RKS Kepsul Iksan Buamona.

Ketua P2TP2A Kepsul, Maryam Sapsuha menjelaskan, kasus asusila terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepsul setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut sangat disayangkan, Berdasarkan data yang diterima saat ramadan tahun ini ada 11 kasus perempuan dan anak.

“Saya menerima laporan kasus anak juga di Sulabesi Tengah padahal dalam bulan ramadan saja masih dalam proses,”jelasnya.

Maryam menyebut, hali ini disebabkan pendidikan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah sehingga sebagian besar pelaku kasus asuila merupakan orang tua atau kerabatnya sendiri. “Yang tidak kita bayangkan yaitu orang tua memperkosa anaknya dan sekarang kasusnya sudah diproses,”ungkapnya.

Maryam menambahkan, salah satu kasus anak yang korban pencabulan adalah anak kandungnya sendiri, perbuatan bejat itu sang ayah lakukan sejak korban masih berusia 4 tahun hingga 13 tahun dan akhirnya hamil.

“Ini menjadi tanggungjawab semua elemen maupun Pemda, jika ini tidak cepat dirubah maka situasi di Sula kedepan akan seperti apa,”ujarnya.

Sementara itu, penyidik PPA Polres Kepsul Bripda Maryani mengaku prihatin dengan kasus anak yang terjadi di Kepsul. Berdasarkan data Polda Malut dari semua Polres se-Malut, Polres Kepsul menduduki urutan pertama terkait kasus perempuan dan anak, disusul Polres Ternate kemudian Polres Halmahera Utara.

“Waktu itu saya masih di Polda dan berdasarkan data monev yang biasa dilakukan itu kasus anak selalu jadi urutan pertama,”ucapnya.

Untuk Polres Kepsul. Sambung Maryani, data kasus perempuan dan anak pada tahun 2017 terdapat 25 kasus, tahun 2018 ada 31 kasus dan 2019 dari Januari hingga Juni 28 kasus.

“Diawal januari 2019 pekan ketiga saja sudah 4 kasus, itu belum kasus KDRT makanya pak Kapolres selalu meminta kepada Pemda maupun masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

Terpisah. Ketua YLBH-RKS Kepsul, Iksan Buamona berharap agar Pemda segera membuat regulasi dari Undang-undang yang ada.

“Negara telah menyediakan regulasi untuk anak itu cukup banyak. UU ada 9 belum lagi dengan Permen, jadi harus diperkuat juga dengan regulasi daerah,”pungkasnya.

Kadis P3AP2KB Kepsul Ismyati Gay menyebut, pihaknya saat ini telah menyiapkan berbagai langkah yang berhubungan langsung dengan anak.

“Saat ini kita gencar melakukan sosialisasi dibeberapa sekolah dan desa sehingga kita juga butuh kerjasama semua lembaga untuk mendorong ini termasuk masyarakat dan orang tua,”ujarnya. (Mr.f)

Komentar