oleh

FPAK Desak Polda Malut Selidiki Hutang Proyek di Disperkim

TERNATE – Front Perjuangan Anti Korupsi (FPAK) mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku Utara (Malut) untuk segera melakukan penyidikan atas hutang daerah yang melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Berdasarkan daftar hutang 2018 dan pembayaran di tahun 2019 tahap II di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Disperkim serta rekapitulasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan, tercatat ada 18 paket proyek dengan jumlah nilai kontrak sebanyak Rp. 12.467.525.208.05 atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing diantaranya Zainudin, Dede Sumama, Abubakar Albar, Muhammad Faisal Albar dan Mari’e Bachdim.

Dari 18 paket proyek perkerjaan tersebut, nilai hutang yang belum dibayarkan ke pihak rekanan sebesar Rp. 9.653.882.688.65.

Ketua FPAK Zainal Ilyas menyebut, DPRD Provinsi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Santrani Abusama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kadis Perkim untuk menjelaskan dugaan hutang yang belum terealisasi, namun Santrani tidak menghadiri.

“DPRD sudah melakukan pemanggilan Disperkim untuk menjelaskan hutang yang melekat pada Perkim itu sendiri yang sampai 2019 dugaan kita belum terrealisasi. Anehnya pada saat pemanggilan, Santrani tidak menghadiri kita menyesalkan ketidakhadiran Santrani,” ujarnya kepada lintasmalut.co.id, Jum’at (23/8).

Zainal juga menegaskan kepada Ditkrimsus Polda Malut agar segera melakukan penyidikan atas hutang daerah yang melekat di Disperkim.

“Kita tegaskan kepada Ditkrimsus untuk segera melakukan penyidikan atas hutang daerah, sehingga jangan kemudian ada opini berkembang bahwa hutang itu sudah selesai,”tegasnya.

Zainal menyatakan, terkait hutang tersebut sebelumnya sudah di sampaikan ke (Ditkrimsus/red). Ia juga meminta agar dugaan dan indikasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi harus menindaklanjuti.

“Kita minta Krimsus menyampaikan keterangannya setiap dugaan dan indikasi yang disampaikan oleh berbagai macam komponen termasuk kami, termasuk juga hutang daerah yang diduga hutang itu sampai sekarang belum terbayar. Kalau kemudian ini belum terbayar sampai di 2019 uang itu ada dimana,”pungkasnya. (Alan)

Komentar