oleh

Gaji ke-13 ASN di Kabupaten Pulau Taliabu Belum Tersalur

-EKONOMI-110 views

BOBONG,  LM  –  Program pemerintah pusat untuk mensejahterakan aparatur sipil negera (ASN ) di seluruh pelosok pada masa pandemi Covid-19 ini nampaknya tidak sesuai dengan harapan Presiden RI, Jokowi  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  42/PMK.05/2021 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Pasalnya, masih terdapat  ASN yang belum menerima gaji ke-13.

Untuk Kabupaten Pulau Taliabu  (Maluku Utara), terdapat ratusan ASN yang diketahui belum menerima gaji-13 khususnya para tenaga guru yang seharusnya telah dikucurkan pada awal bulan juni 2021. Namun, sampai saat ini belum ada satupun tenaga guru ASN yang menerima hak mereka tersebut.

Terkait hal itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu yang hendak dikonfirmasi tidak  bersedia memberikan keterangan dengan dalil bahwa pihak terkait yang menangani masalah gaji sementara mengikuti kegiatan di luar daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur yang dikonfirmasi mengaku pembayaran gaji ke 13 ASN dapat dilakukan pada awal bulan juni dan juli 2021 berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBN merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

“ Iya belum  karena PMK gaji ke 13 bisa dibayar pada awal juni sampai juli 2021,” tuturnya kepada Lintas Malut, selasa (22/06/2021) via WhatsApp.

Irwan menambahkan, keterlambatan penyaluran gaji 13 ASN khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu karena dokumen permintaan pencairan baru diserahkan kepada BPKAD terlambat.

“ Permintaan Diknas masuk. Staf Keuangan sudah ke Jakarta bawa serta server karena ada sinkronisasi aplikasi. Nanti balik dari Jakarta baru diproses,” tutupnya.  (red)

Komentar