oleh

GARDA MUDA DAN SUBU BERSATU DESAK BAWASLU DISKUALIFIKASI AGK-YA

-NASIONAL-94 views

JAKARTA, LM– DPD Garda Muda Palapa DKI dan Gerakan Sula Taliabu (SUBU) BerSATU mengeluarkan SIKAP BERSAMA terkait Pelanggaran PILGUB – PSU di Maluku Utara. Mere ka mendesak BAWASLU RI mendiskualifikasi PASLON No. 3 AGK-YA, Mendesak Kapolri mencopot Kapolda Malut Noval Yahya, dan mendesak Mendagri memberhentikan Hendrata Thes dari Bupati kepulauan Sula.

Presidium Gerakan SUBU Bersatu Muh Husni Sapsuha menyamppaikan hal ini usai melakukan aksi demonstrasi di Kantor BAWASLU RI, Jakarta, Kamis lalu. Sikap bersama tersebut diambil karena adanya dugaan kuat dalam pelaksanaan PSU di Maluku Utara 17 Oktober lalu.

Menurut Muh Husni Sapsuha, ada tiga dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, yaitu praktik money politik, intimidasi yang dilakukan oknum kepolisian, dan adanya intervensi Bupati Sula Hendrata Thes yang mengerahkan ASN untuk memenangkan PASLON No. 3 AGK-YA.

“Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) telah nyata-nyata memberikan uang kepada pemilih di hari penjoblosan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Bukti Foto ada, dan sudah diakui oleh AGK sebagai sedekah ke orang sakit. Belum lagi dengan kegiatan bagi-bagi uang di Desa Wailau, dimana pembagian uang tersebut menggunakan daftar nama yang sudah disiapkan tim AGK-YA,” jelas Husni Sapsuha.

Bukti berupa video dan saksi telah diserahkan ke Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula sejak 20 Oktober 2018. Bawaslu Sula pun sudah memeriksa sejumlah saksi, dan semuanya mengakui uang ttersebut berasal dari AGK-YA. “Lalu apalagi yang diperdebatkan? Bawaslu Cuma punya satu pilihan, yaitu mendiskualifikasi PASLON Nomor Urut 3, AGK-YA. Itu saja kok repot,” tambah Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Selain Politik Uang, tim AHMRIVAI juga sangat merasakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian di lokasi PSU. Beberapa oorang simpatisan AHMRIVAI dijemput, diperiksa dan ditahan. Mereka terpaksa menginap di Mapolres Kepulauan Sula, dan boleh pulang esok harinya. Begitu juga dengan penggerebekan dan penggeledahan kamar tempat kerja Relawan AHMRIVAI di Penginapan WIDI – Arpon, desa Mangon.

“Upaya yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian ini, patut diduga sebagai bentuk penekanan psikis kepada pemilih AHMRIVAI di 11 Desa di Kota Sanana. Dan patutlah, jika sikap tidak terpuji ini telah diketahui oleh Kapolda Maluku Utara dan kapolres Kepulauan Sula,” ungkap Edho.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Garda Muda Palapa, Ranjes Reanubun, soal intervensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kepulauan Sula. Bupati Hendrata Thes secara terang-terangan mengajak dan menekan pejabat dan stafnya untuk memenangkan AGK-YA. Bahkan, para pejabat yang memilih netral, dekenakan sanksi berupa pencopotan dari jabatan Tinggi Pratama. Sementara para staf yang melawan perintah atasan, langsung dimutasikan keluar kota.

“Kami sangat menyayangkan sikap arogan Bupati Hendrata Thes. Makanya kami tetap mendesak BAWASLU RI segera memanggil Hendrata Thes, Gubernur AGK, dan Kapolda Maluku Utara untuk memberikan klarifikasi,” ujar Ranjes.

Dalam SIKAP BERSAMA ini, Ranjes berjanji akan menindak lanjuti ke institusi yang berkewenangan. Misalnya ke BAWASLU RI untuk men-Diskualifikasi AGK-YA, ke Mendagri untuk memberhentikan Hendarata Thes dari Bupati Sula, serta ke Kapolri dan Kompolnas untuk segera memberhentikan atau mencopot Kapolda Maluku Utara.

Ranjes juga menjadwalkan akan melakukan aksi di BAWASLU RI, Senin lusa, untuk memastikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWSLU, dan seperti apa hasil pemanggilan klarifikasi kepada tiga pejabat tersebut.

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]

Komentar