oleh

Gemuruh Minta Pemkab Halteng Jangan Berikan Izin Pertambangan di Desa Sagea

WEDA – Gerakan Mahasiswa Fagogoru (Gemuruh) kembali melakukan aksi Demonstrasi di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Rabu (31/7/2019).

Aksi tersebut, sekelompok mahasiswa atas nama Gemuruh mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan Izin kepada perusahan manapun yang ingin beroperasi di wilayah Sagea.

Koordinator aksi,  Alfian menuturkan, Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang memiliki 395 pulau besar dan kecil dengan total luasan daratan sebesar 3,1 juta Hektar.

“Tercatat ada 313 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai lebih dari 1 juta hektar khususnya di wilayah Halteng, yang luas daratannya 2. 276, 83 Ha,” ucap Alfian.

Lanjut Fian, Daratan Halteng harus menanggung beban lahan dengan 66 IUP dengan luas daratan yang mencakup didalamnya sekitar 142,964.79 Ha di tambah 1 Izin Sawit dengan luas konsesi 11, 870,00 Ha, UPHHK-Ha seluas 96, 765, 00 Ha.

Beberapa perusahan mengantongi izin tersebut, saat ini tengah mengeksploitasi
hutan dan tanah.

Perusahan tersebut, kata Fian diantarnya PT. First Pasific Mining, luas konsesi 3, 112 Ha, PT. Zeng Hai Nikel Mining Indoesia dengan luas konsesi 118 Ha, dan PT. Zong Hai Rare Metal Mining Indonesia luas lahan 688 Ha dan PT. Gamping Indonesia.

“Kami membutuhkan Pemimpin memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan bukan selalu menginkar janji masyarakat Desa Sagea,” jelasnya.

Sementara menurut Orator aksi, Iswan Sarif , mengatakan industri ekstra aktif tersebut telah mengupas sebagian hasil hutan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Sagea dan Kiya.

“Begitu pula kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami di dalamnya terdapat Sagu, Pala, Cengke, Kelapa, dan hasil bumi lainnya hilang satu persatu”, katanya.

Ia pun menuturkan, hadirnya Industri pertambangan ini juga telah mempengaruhi sistem Budaya, Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan keyakinan.

Lebih jauh lagi Iswan menjelaskan, masyarakat Lelilef, Gemaf dan Gebe sebagai daerah wilayah tambang telah menjadi bukti nyata.

“Bayangkan setingkat mengambil kayu bakar saja dilarang oleh pihak perusahan dan belum lagi dampak buruk pertambangan,” papar Iswan.

Perusahan tersebut dalam evaluasi terakhir yang di terbitkan Gubernur Malut Tahun 2018 hingga rata-rata berakhir pada tahun 2029-2032.

Setelah beberapa jam melakukan aksi,  masa aksi pun di sambut baik oleh wakil Bupati Halteng , Abdurahim Odeyani.

Di hadapan masa aksi Wabup menyampaikan, masyarakat di dua desa yakni desa Sagea dan kiya sudah menyetujui untuk menolak pertambangan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Halteng, Edi Langakara agar bisa menindak lanjuti.

“Tunggu saya berkordinasi dengan Bupati. cepat atau lambat saya juga akang turun langsung ke Desa Sagea untuk bertemu dengan masyarakat,” jelas Wabup. (Nh)

Komentar