oleh

GMNI Dukung Pernyataan KAMMI Tolak Musda KNPI di Halmahera Utara

TERNATE, – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mendukung pernyataan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Malut yang menolak rencana pelaksaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara di Halmahera Utara.

Ketua Bidang Politik, DPD GMNI Malut, Asrul Lamunu mengatakan, DPD GMNI Maluku Utara tetap berdiri tegak dengan sikap politik yang telah disampaikan beberap waktu lalu, mendorong pelaksanaan Musda bersama dan menolak pelaksanaan Musda yang masih versi-versi.

“Mereka tidak boleh beralibi bahwa KNPI di Maluku Utara hanya satu, tapi yang terjadi masih dua versi malah tiga versi yakni, versi Irman Saleh, versi Rusdi Yusup dan versi Surahman. Artinya KNPI belum satu, kalau di tubuh KNPI saja belum satu bagaimana mau menyatukan pemuda dengan mengagregasi kepentingan pemuda di Maluku Utara,” katanya kepada lintasmalut.co.id, Sabtu (8/5/2021).

Asrul bilang, tidak menjadi relevan ketika menyebut KNPI hanya satu. Sementara konteksnya berbeda, sehingga itu DPD GMNI mendorong agar ketiga kepengurusan KNPI di Malut untuk tidak mempertahankan ego sektoralnya masing-masing dan harus berjiwa besar untuk menyatukan tekad satukan pemuda dengan satu kepengurusan KNPI.

“GMNI juga mendukung pernyataan KAMMI Malut untuk menolak Musda KNPI yang akan dilaksanakan di Halmahera Utara oleh versi Rusdi Yusup, karena menurut kami jika Musda tetap dipaksakan untuk di gelar maka sudah pasti akan menimbulkan perpecahan. Itu artinya mereka tidak punya itikad baik untuk menyatukan kepengurusan KNPI di Maluku Utara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, (GMNI Malut/red) akan menggalang kekuatan bersama dengan OKP Cipayung plus untuk mengundang ketiga kepengurusan KNPI dalam satu forum dan mendudukkan persoalan tersebut dengan satu tekad satu pemuda, satu KNPI.

“Kita tahu bersama bahwa tiga versi KNPI ini terjadi secara nasional. Oleh karenanya, sangat relevan ketika melalui pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) telah mencabut surat keputusan yang sebelumnya di keluarkan untuk diakuinya kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin oleh Nurfajriansyah dan memediasi ketiga kepengurusan untuk melebur menjadi satu, dan telah disetujui untuk dilakukan kongres bersama, artinya ada itikad baik dari pemerintah untuk menyatukan kepenguruaan KNPI ini. Sehingga itu, kita yang ada di daerah ini janganlah kita bangun kotak-kotak,” pungkasnya. (Alan)

Komentar