oleh

Golkar Malut Desak Bawaslu Periksa Cagub AGK

-POLITIK-40 views

TERNATE, LM –  Partai Golkar provinsi Maluku Utara, mendesak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk segera melakukan pemeriksaan calon gubernur Abdul Gani Kasuba, terkait kasus dugaan politik uang.

Wakil ketua Golkar Malut, Kaimuddin Hamzah pada Indotimur.com, Kamis (25/10/2018) pagi tadi, menuturkan, Bawaslu sudah melayangkan surat ke dua kali untuk pemeriksaan Abdul Gani Kasuba. Namun, AGK tidak menghadiri.

“Selaku kader Golkar sangat menyesal, ketidak hadirnya cagub AGK. Apalagi sebagai politisi senior dan pejabat petahan mestinya menghadiri pemanggilan di Bawaslu,”ujarnya.

Kata dia, untuk menghargai agar demokrasi tidak gaduh, harus meluangkan waktu menghadiri. Karena ini menyangkut pelanggaran Pilkada, dan sudah  berkaitan ranah pindah yang tidak bisa diberikan kuasa.

“Keterangan Bawaslu tidak bisa di wakili, wajib hukumnya hadir.  Bisa saja dibutuhkan pendamping tapi sifatnya hanya mendampingi, jika tim hukum yang akan  wakili sangat keliru,” kata anggota DPRD Malut.

Lanjut dia, masalah AGK terkait dugaan pelanggaran politik uanh, informasi sudah tersebar luas dan kasus ini juga merupakan temuan Bawaslu dan dari sisi  lain tim Paslon AHM-Rivai, telah melaporkan ke Bawaslu.

“DPD Golkar minta agar Bawaslu segera memanggil AGK dan minta kepada  Polda harus bersikap netral dalam proses Pilgub Malut,”ujarnya.

Dijelaskan, selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon pelaku politik uang dikenakan, sanksi Pidana, termuat pada  Pasal 187 A mengatur bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia.

Baik  secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang tidak saja dikenakan, kepada pemberi tetapi juga dikenakan kepada pemilih sebagai penerima dengan ancaman pidana yang sama, ancaman pidana dalam pasal 187 A, pelaku dijatuhi pidana secara kumulatif yaitu pidana Penjara yang ditambah juga dengan pidana denda, pelaku dikenakan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milar rupiah).

Adapun dipasal 187 B, mengatur praktek politik uang yang melibatkan anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milar rupiah).

Selanjutnya pada pasal 187 C diatur juga bahwa Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan  melawan  hukum   memberi  imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  maka  penetapan  sebagai  calon,   pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota   sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal   47 ayat (5), dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling  lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milar rupiah).

Sumber : Indotimur.com

 

Komentar