oleh

GPM Malut Gelar Aksi Hari Buruh dan Hardiknas

TERNATE, – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2021 di depan kantor Walikota Ternate, Senin (3/5/2021).

Dalam aksi tersebut, massa meminta dan mendesak Presiden agar mencabut PP Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Mendesak Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba agar tegas terkait pembuangan tailing di Obi dan kerusakan hutan dan lingkungan oleh investor.

Meminta kepada para investor pertambangan di Maluku utara agar menghentikan intimidasi terhadap para pekerja buruh lokal dan memberikan hak-haknya sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

Meminta KPK RI mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan dokumen 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku utara, meminta Pemda Halsel menghentikan aktivitas tambang illegal di Kusubibi serta meminta kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum atas hak-hak para buruh lokal di Maluku Utara.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek dalam orasinya menyampaikan, dinamika dan suasana di Hari Buruh Internasional atau May Day kerap disaksikan selalu di warnai aksi protes.

“Hari Buruh Internasional telah mengingatkan kita pada sebuah kekejaman sistem yang telah mengeksploitasi dan menghisap rakyat kecil, bentuk dan jenis protes seperti aksi mogok kerja menjadi bagian dari kemuakan kaum pekerja atas dominasi kelas borjuis,” teriaknya.

Ketua DPC GPM Ternate, Juslan J. latif mengemukakan, HPN juga kerap di warnai aksi protes atau di jadikan momentum untuk memberi kritikan atas hegemoni kekuasaan yang kian rakus dalam merancang sistem pendidikan nasional di Indonesia.

“Gerakan Pemuda Marhaenis merupakan alternativ untuk mengambil peran dalam momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional ini, untuk menyalurkan aspirasi dan sikap politik atas berbagai macam masalah dan juga ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam serta mundurnya kualitas sistem pendidikan nasional Indonesia,” ujarnya.

Juslan juga menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional menjadi ancaman serius kepada generasi muda khususnya dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan keindonesiaan.

“Dengan hadirnya peraturan ini maka mata pelajaran pendidikan pancasila dalam kurikulum sistem pendidikan nasional kita akan di hilangkan. Sedangkan kita semua tahu jelas, dalam pasal 2 undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, apa jadinya bangsa ini dan dunia pendidikan di Indonesia jika sebuah peraturan perundang-undangan yang ingin menjauhakn nilai-nilai pancasila dalam sistem pendidikan nasional,” tukasnya.

Juslan menyebut, Maluku utara ketika dirubah status wilayah dari sektor Kepulauan menjadi sector pertambangan dengan harapan adanya pembukaan seluas-luasnya bagi investor untuk mengekstrak dan mengeksplorasi SDA di Malut, dan akan membuka lapangan pekerjaan dan memberi harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi yang dirasakan adalah dampak negativ atas investasi pertambangan tersebut.

“Seperti pembungan limbah di Kepulauan Obi, rusaknya hutan dan lingkungan di Halmahera Timur, Indimidasi terhadap para pekerja lokal di Halmahera Tengah,” pungkasnya. (Alan)

Komentar