oleh

Gubernur Didesak Copot Plt Kadikbud Malut

TERNATE – Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba didesak mencopot Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Jafar Hamisi.

Desakan tersebut disampaikan Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara (FPAKI-Malut) lewat aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati dan Ditreskrimsus Polda dengan menggunakan satu unit mobil Pickup dilengkapi sound system, Kamis (12/12).

Selain Kadikbud, masa juga mendesak agar Kepala Bidang (Kabid) SMA Dikbut Rustam Panjab, sekretaris Dikbud Safiun Rajulan dan PPK pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana BOS Sarmin Hi. Ibrahim juga di copot.

Koordinator Aksi, Maskur J. Latif dalam orasinya meminta Gubernur segera dan secepatnya mencopot Jafar Hamisi dari jabatan Plt Kadikbud. Sebab, dinilai telah melakukan pembiaran para oknum-oknum yang diduga korupsi di lingkup Dikbud Malut.

“Gubernur harus secepatnya mengambil langka tegas untuk mencopot Jafar Hamisi dari jabatanya,” teriaknya.

Mantan ketua GMNI Kota Ternate ini juga menyebut, dugaan korupsi yang dilakukan diantaranya, kegiatan pemantauan DAK non fisik yang melibatkan Kepsek SMA se-Malut sebagai peserta dengan memanipulasi uang duduk, honorer dan tranportasi serta anggaran DAK 2017-2018 dan dana BOS yang membengkak di rekening Eskrow kurang lebih Rp 22 miliar yang tidak bisa di pertanggungkawabkan.

“Beberapa item kegiatan itu juga melibatkan Rustam Panjab, Safiun Rajulan dan Sarmin Hi. Ibrahim. Oleh karena itu, kami mendesak Gubernur untuk melakukan evaluasi dan melakukan pencopotan terhadap ketiga oknum tersebut,” tegasnya.

Maskur menilai, tindakan yang dilakukan para oknum itu telah mencederai bahkan merusak pendidikan di Malut.

“Jadi praktek korupsi yang dilakukan itu mencederai dan merusak tatanan pendidikan, bagimana sarana dan prasarana pendidikan di Malut ini mau dibangun kalau masih ada oknum di instansi tehnisnya berlaku korup dan menyimpang seperti ini” tandasnya.

Ia juga mendesak Kejati dan Ditreskrimsus Polda agar segera memanggil dan melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.

“Harus ada langka tegas dalam menyelesaikan dugaan kasus yang menyusahkan masyarakat dan publik Malut, apalagi ini di sektor pendidikan yang bertanggungjawab untuk membangun kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.

“Kejati pasti bisa dan mampu menuntaskan dugaan kejanggalan di Dikbud Malut dan kita berharap pihak Kejati dalam waktu dekat harus memanggil dan melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut,” tambahnya. (Alan)

Komentar