oleh

Gubernur Malut Buka Rakor UKPBJ se-Provinsi 

Suasana Rakor UKPBJ se-Provinsi Malut (Foto:Alan/lintasmalut.co.id)

TERNATE – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Malut yang dilaksanakan di Hotel Grand Dafam, Ternate, Senin, (15/7/2019).

Kegiatan Rakor ini dilaksanakan selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa (16/7) dengan melibatkan UKPBJ 10 Kabupaten/Kota.

Narasumber yang dihadirkan diantaranya, Dr. Robin Asad Suryo, Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan SDM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP), Sonny Sumarsono Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Tatang Rustandar, Direktur pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP-RI, Dr. Jufri Jacob Akademisi Unkahir, Ahmad Baihaki, BPK RI Perwakilan Malut dan Fadil Regaen dari Kejaksaan Tinggi Malut.

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam sambutannya AGK menyampaikan, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah, untuk pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan hal itu, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia,”ungkapnya.

Dikatakan, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan regulasi pengganti Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 yang telah menjadi pedoman kurang lebih 8 tahun lamanya. Perpres 16 Tahun 2018 adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia.

“Perpres ini, diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi,”katanya.

AGK juga menyebut, untuk menjamin pelaksanaan (Pengadaan Barang dan Jasa/red) agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa Pemerintah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, maka dibentuklah UKPBJ pada setiap Pemerintah Daerah.

“UKPBJ ini harus didorong menjadi pusat unggulan (centre of excellence) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah serta terciptanya kesejahteraan masyarakat.”ujarnya.

Menurut AGK, amanat Peraturan LKPP nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ, yang mengisyaratkan bahwa UKPBJ memiliki fungsi yaitu pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan LPSE, pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

“Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, UKPBJ dituntut untuk dapat bersinergi dengan pihak-pihak lainnya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Karena keberhasilan pengadaan barang/jasa bukan hanya ditentukan oleh UKPBJ serta pelaku pengadaan, namun melibatkan banyak pihak. Dari mulai perencanaan sampai dengan hasil dari pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari beberapa pihak, mulai dari unsur perencanaan, pemilihan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” pungkasnya.

“Unsur – unsur inilah yang dianalogikan sebagai sebuah ekosistem pengadaan. Sehingga perlu adanya upaya-upaya seluruh pihak dalam menyeimbangkan ekosistem pengadaan agar tercapainya pengadaan barang/jasa yang berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro ULP Malut Saifudin Djuba mengatakan, Rakor UKPBJ ini bertujuan adalah bagaimana UKBPJ Malut bisa memahami fungsi pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, Lelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Diantara tiga fungsi ini SDM sangat menentukan sekali, makanya kami mencoba untuk melakukan Rakor sehingga bagimana menyatukan pikiran, presepsi dari teman-teman di Kabupaten/Kota,” katanya kepada awak media, Senin (15/7) sekira pukul 13.35 WIT.

“Saya berharap setelah Rakor UKPBJ ini, teman-teman sudah bisa memahami fugsi-fungsi yang telah disampaikan,” harapnya. (Alan)

Komentar