oleh

HCW Desak KPK Telusuri Proses Tender di BWS

TERNATE, – Lembaga Halmahera Corupption Wacth (HCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menelusuri proses tender/lelang di Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut karena diduga ada praktek jual beli proyek.

Direktur HCW, Rajak Idrus mengatakan, pihaknya menduga ada informasi yang tidak beres di BWS Malut terkait dengan tender/lelang proyek hingga pada proses lelang yang di lakukan oleh BWS sebagai eksikutor untuk memenagkan proyek tersebut.

“Kami menduga ada dugaan terjadi praktek jual beli proyek hingga terjadi penitipan proyek pada saat melaksanakan tender/lelang di BWS,” katanya kepada lintasmalut.co.id, Selasa (26/1).

Rajak bilang, ada dugaan kuat sebelum dilakukan tender, pihak BWS sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahan agar dimenangkan untuk mengerjakan sejumlah proyek tersebut.

“Isu ini tidak asing lagi di telingga HCW. Kami suda menciun sejak lama terkait isu-isu tersebut dan perkembangannya sudah sejak lama, sehingga hal tersebut sangat disayangkan. Karena itu, HCW meminta KPK untuk melakukan koorcek di lapangan karena ini dugaan kuat terjadi konspirasi dan persaingan usaha tidak sehat,” tuturnya.

“Saya minta agar KPK segra turunkan tim Koorsup KPK untuk mengikuti tahapan terutama saat melaksanakan tender/lelang, karena dalam pantauan HCW di lapangan banyak para pemodal yang selalu memanagkan dan mengerjakan proyek di BWS,” sambungnya.

Ia juga mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot Bebi Hendrawibawa selaku Kabalai dan seluruh Satker serta PPK di BWS, karena dianggap tidak mampu dan tidak konsisten dalam melaksanakan tugas.

“Pak Menteri PUPR dan Dirjen SDA segera mengevaluasi dan mencopot kepala Balai Wilayah Sungai Malut, Bebi Hendrawibawa dan sejumlah Satker serta PPK, karena dianggap gagal,” pungkasnya. (Alan)

Komentar