oleh

HCW Sebut Ada Modus Baru Korupsi Dana Desa

-HUKRIM-53 views

TERNATE, Lintasmalut.net – Lembaga Swadaya Maslayarakat (LSM) Halmahera Coruption Wacth (HCW) menemukan metode atau modus baru dalam penyalagunaan Dana Desa di Provinsi Mauku Utara, HCW merupaka sebuah lembaga pengawasan yang selalu mengedepankan Independesi dalam pengawasan Keungan Negara dan pencegahantindak pidana korupsi di Maluku Utara.

“Kini muncul metode baru atau formulasi yang sering di terapkan oleh para pemangku Desa, dalam rangka pengelolaan keungan negara, demi peningkatan pembangunan desa dan sektor pemberdayaan masayarakat pedesaan. Ternyata di luar dari harapan dan keinginan negara atas sistem pengelolaan DD diluar prencanaan,” ungkap Direktur Halmahera Coruption Watch Rajak Idrus selasa (11/12/2018)

Menurutnya, Negara telah meluncurkan DD langsung ke rekening Desa berfariasi dari Rp.1 meliar hingga Rp.800 juta paling terkecil disetiap Desa, bagi kami anggaran sangat besar dan fantastis. Namun dalam Investigaai HCW di lapangan sangat di sayangkan karna DD lebih banyak memperkaya sekelompok orang atau person yang berhunbungan langsung dengan Anggaran DD itu sendiri.

“Kami menemukan permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan, dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran akhirnya penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut,”kantanya.

Selain itu, kata Direktur HCW Rajak Idrus sapaan akrabnya Jeck ini mengatakan, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun Dinas yang berwenang. Sehingga anggaran yang di patok oleh Negara misalnya 1 melaiar, terjadi pemotongan melalui dua tingkatan di antaranya Kabupaten dan Kecematan, sehingga dalam proses perencanaan terindikasi mengakibatkan penurunan volume dalam item pekerjaan fisik,”beber Jeck.

Lanjut Jeck, HCW menilai bahawa proses pengawasan DD dari insatasi terkait pun di bawa standar sehingga tidak bisa heran kalaupun DD lebi besar masuk pada kantong pribadi maupun kelempok tertentu.

Bahakan banyak Kepala Desa yang ada di Maluku Utara. Telah mengalami perubahan secara drastis karna dalam proses pencairan DD di taksirkan sekitar puluhan juta DD masuk ke kantong pribadi.

“saran kami alangka baiknya penegak hukum jangan hanya berkonsentrasi pada besarnya korupsi keungan negara tapi juga harus mengkorcek harta kekayaan para pihak pihak yang bertanggung jawab mengelola DD, sehingga setiap Tahun ada indikasi. Penyalahgunakan keungan Negara khusus DD di Provinsi malut yang ada di 10 kabupaten kota terindikasi pulahan meliar. Sementara di jerat dalam putusan pengadilan. Sangat kecil setiap tahun.

Misalnya Halmahera Selatan. Dalam perhitungan pertahun dari tahun 2015 hingga 2018. baru menyelesaikan 1 kasus padahal di lihat diri sisi progres rata rata 99 persen penyaluran DD tidak sesuai perecanaan, itu artinya sistem pengawasan sangat lemah pada hal sisitem geografis sangat terjangkau dan dapat terhubung antara pulau ke pulau, untuk mendeteksi seberapa besar penyalagunaan DD,”pungkas Jeck.(Jr)

Komentar